PALU, KABAR SULTENG – Sekretaris DPRD Sulteng, Siti Rachmi Amir Singi, mendorong sinergi kuat lintas instansi pascaevaluasi anggaran tahun 2025.
Pernyataan itu disampaikan usai mengikuti rapat pimpinan antara pihak eksekutif maupun legislatif yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulteng, Anwar Hafid bertempat di Ruang Polibu, Senin (06/10/2025).
“Rapat pimpinan ini menjadi ruang penting bagi kita semua untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program dan penggunaan anggaran telah memberikan hasil yang konkret bagi masyarakat,” ujar Siti Rachmi.
Sekadar informasi, dalam rapim tersebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Sulteng fokus membicarakan tiga agenda strategis, yakni Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2025, Realisasi Program Pemaksaan Khusus, dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga September 2025.
Sesuai data Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Sulteng dan laporan Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) bertarikh 06 Oktober 2025 itu, ada tiga indikator utama untuk menilai capaian kinerja.
Misalnya, hingga 30 September 2025, realisasi belanja berkisar Rp2,5 triliun (49,38%) dari target Rp3,4 triliun (65%). Lalu, realisasi fisik dari 70% hanya 56,25%. Kemudian, dana menumpuk di kas daerah lebih dari Rp819 miliar.
Selanjutnya, realisasi pendapatan daerah Rp14,82 triliun (57,67%), belanja daerah Rp12,84 triliun (48,16%), serta posisi keuangan surplus sebesar Rp1,98 triliun.
Sementara program pemaksaan khusus, mengacu pada program unggulan Pemprov Sulteng di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid-Wakil Gubernur Reny Lamadjido, yakni “Program 9 Berani” yang juga visi pembangunan berkelanjutan di Sulteng periode 2025-2030.
Kendati demikian, Siti Rachmi menyatakan bahwa evaluasi ini bukan hanya sebatas angka, melainkan harus fokus pada manfaat konkret terhadap masyarakat dan dampak positif lainnya dari penggunaan anggaran terhadap pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan.
“DPRD melalui sekretariat berkomitmen mendukung penuh langkah Pemprov Sulteng dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan program daerah. Kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif dinilai krusial agar kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi publik,” tutupnya.***
