PARIMO, KABAR SULTENG – Angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Parigi Moutong meningkat pada 2025. Pemerintah kabupaten kini memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyiapkan intervensi yang diperkirakan membutuhkan anggaran Rp120 miliar untuk menekan angka kematian tersebut.
Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong 2025, kematian ibu tercatat sebanyak 10 kasus, naik dari 9 kasus pada 2024. Sementara itu, kematian anak di bawah usia lima tahun meningkat dari 60 kasus menjadi 81 kasus dalam periode yang sama.
Dari total kematian balita pada 2025, sebanyak 70 kasus merupakan kematian bayi baru lahir berusia 0–28 hari.
Baca juga: Pansel JPTP Parimo Ajukan 13 Bukti di PTUN, Minta Rektor Untad Dihadirkan
Data tersebut menjadi perhatian dalam Zoom Coaching Clinic pendampingan operasionalisasi Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak (KKNPKIA) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kegiatan berlangsung di kantor Bappelitbangda Parigi Moutong, Senin, 19 Oktober 2026.
Kegiatan ini melibatkan empat organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, SKM., M.Kes., memaparkan kondisi kematian ibu dan anak sekaligus arah kebijakan penanganannya. Fokus pembahasan mencakup penyelarasan program, penentuan prioritas intervensi, dan dukungan anggaran daerah.
Salah satu persoalan yang disorot ialah kesiapan fasilitas kesehatan. Dalam materi Bappelitbangda disebutkan, 8 dari 24 puskesmas di Parigi Moutong belum berfungsi sebagai Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam memperkuat penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir. Selain kesiapan fasilitas, pemerintah daerah juga perlu memperkuat pelayanan kesehatan sejak masa remaja dan pranikah, pemeriksaan kehamilan, persalinan, pelayanan nifas, hingga pemantauan kesehatan bayi dan balita.
Pemkab Parigi Moutong juga mendorong penyempurnaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Kematian Ibu dan Anak periode 2026–2030. Dokumen ini akan memuat sasaran pembangunan, intervensi prioritas, wilayah sasaran, pembagian peran OPD, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.
Enam puskesmas masuk dalam rancangan lokus prioritas, yakni Puskesmas Mepanga, Palasa, Tinombo, Sumbersari, Sienjo, dan Parigi. Penentuan wilayah tersebut mempertimbangkan angka kematian, jumlah kelahiran, dan kondisi geografis. Evaluasi lokus direncanakan berlangsung setiap tahun berdasarkan data terbaru.
Dari sisi pembiayaan, kebutuhan anggaran untuk 73 kegiatan terkait penurunan kematian ibu dan anak diperkirakan mencapai Rp120 miliar.
Kebutuhan tersebut tidak hanya mencakup sektor kesehatan, tetapi juga dukungan lintas sektor, seperti akses jalan, air bersih, dan sanitasi.
Koordinasi antarlembaga menjadi penting agar program yang direncanakan memiliki dukungan anggaran yang memadai.
Baca juga: Festival Qasidah Parimo Diharapkan Jadi Gerakan Pembinaan Keagamaan
Karena itu, hasil pendampingan bersama Bappenas diarahkan untuk memperkuat integrasi program dan pembiayaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 serta dokumen perencanaan periode 2027–2030.
Melalui penyelarasan perencanaan, intervensi kesehatan, dan penganggaran, Pemkab Parigi Moutong menargetkan upaya penurunan kematian ibu dan anak dapat berjalan lebih terarah dan terukur.
Namun, tantangan yang tersisa ialah memastikan rencana tersebut diterjemahkan menjadi layanan kesehatan yang siap, mudah dijangkau, dan mampu mencegah kematian yang sebenarnya dapat dihindari.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
