PALU, KABAR SULTENG – Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Safri, menegaskan bahwa rencana legalisasi tambang rakyat yang disampaikan Gubernur Sulteng harus dilakukan secara selektif, terbatas, dan dengan tata kelola yang ketat.
Ia menilai, legalisasi tambang rakyat yang diwacanakan Gubernur Sulteng hanya dapat menjadi solusi jika mampu mengendalikan dampak lingkungan sekaligus menjamin keselamatan para pekerja.
“Kalau memang mau legalisasi, harus jelas zonasi, pengawasan, dan standar keselamatannya. Jangan sampai hanya mengganti status tanpa memperbaiki sistem,” tegasnya.
Safri menekankan pentingnya pendekatan jangka panjang yang menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan keselamatan masyarakat.
“Kita ingin masyarakat sejahtera, tapi juga aman dan lingkungan tetap terjaga. Itu hanya bisa dicapai dengan kebijakan berkelanjutan, bukan solusi sesaat,” ujarnya.
Baca juga: Anwar Hafid Berencana Legalkan Semua Tambang Emas di Parimo
Ia juga mengkritik maraknya aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Parigi Moutong. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menciptakan ketergantungan ekonomi yang tidak sehat bagi masyarakat.
Safri menilai, menjamurnya pertambangan tanpa izin (PETI) di berbagai wilayah Parimo menjadi bukti lemahnya pengawasan.
Namun, ia menegaskan persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan pilihan ekonomi masyarakat setempat.
“Ini persoalan serius. Di satu sisi ada pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan, tapi di sisi lain masyarakat menggantungkan hidup dari situ. Negara tidak boleh hanya hadir dengan penertiban, tetapi juga harus membawa solusi,” tegasnya kepada awak media, Senin (30/3/2026).
Ia menyoroti sejumlah insiden yang menelan korban jiwa sebagai alarm keras bahwa aktivitas tambang ilegal tidak bisa lagi ditoleransi. Meski demikian, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh dan berimbang.
“Penegakan hukum tetap harus tegas. Tapi kalau tidak dibarengi alternatif mata pencaharian, aktivitas ini akan terus berulang. Ini yang harus diputus,” ujar Ketua Fraksi PKB itu.
Safri mendorong pemerintah daerah segera merumuskan program ekonomi berbasis potensi lokal yang berkelanjutan. Ia menyebut sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan dapat menjadi solusi jika dikelola secara serius dan didukung kebijakan yang tepat.
“Parimo punya potensi besar. Jangan biarkan masyarakat terjebak dalam ekonomi instan yang berisiko tinggi. Harus ada intervensi nyata, mulai dari pelatihan, akses permodalan, hingga jaminan pasar,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, mengungkapkan rencananya untuk melegalkan seluruh tambang emas di Kabupaten Parigi Moutong.
Wacana tersebut ia sampaikan saat meresmikan rumah produksi durian di Kecamatan Parigi Selatan, Jumat (27/03/2026).***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
