PALU, KABAR SULTENG – Yayasan Save the Children Indonesia bersama Cargill menggelar Lokakarya Pembelajaran Program EMPOWER bertajuk “Membangun Masa Depan Kakao Berkelanjutan: Sinergi Lintas Sektor untuk Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Komunitas di Sulawesi” di Kota Palu, Kamis (20/8/2026).
Program ini dilaksanakan melalui kemitraan dengan LPP Bone dan Wadjo Foundation (Sulawesi Selatan) serta Yayasan Panorama Alam Lestari (YPAL) Poso (Sulawesi Tengah), mencakup empat kabupaten, yakni Bone, Soppeng, Wajo, dan Poso
Lokakarya ini menjadi ruang untuk membagikan capaian dan pembelajaran selama pelaksanaan program sekaligus memperkuat komitmen perlindungan anak berbasis masyarakat di .
Senior Manager Agriculture Portfolio Lead Save the Children Indonesia, Ihwana Mustafa, mengatakan program EMPOWER dirancang sebagai upaya membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat dengan perlindungan anak sebagai tujuan utama.
Menurutnya, program tersebut memanfaatkan kakao sebagai salah satu aset utama masyarakat di wilayah sasaran. Pelaksanaannya melibatkan pemerintah, kelompok masyarakat, mitra lokal hingga dukungan Cargill sebagai donor.
“Tujuan utamanya adalah perlindungan anak. Tetapi kami melihat aset terbesar masyarakat Sulawesi adalah kakao. Karena itu, ekosistemnya kami gerakkan dari berbagai sisi, termasuk ekonomi, pemerintah dan kelompok masyarakat,” kata Ihwana.
Baca juga: Mentan Amran Dorong Lulusan Untad Ciptakan Lapangan Kerja
Program EMPOWER (Empower Cocoa Communities to Promote Child Wellbeing through a Sustainable Child Protection System) telah berjalan sejak 2021 di empat kabupaten, yakni Bone, Soppeng, Wajo di Sulawesi Selatan serta Poso di Sulawesi Tengah.
Program ini berfokus pada pencegahan dan penanganan pekerja anak di komunitas penghasil kakao melalui penguatan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat, dukungan mata pencaharian, pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta peningkatan produktivitas petani.
Ihwana menjelaskan, perlindungan anak menjadi perhatian karena anak-anak di sektor perkebunan rakyat cukup rentan terhadap eksploitasi maupun kekerasan.
Hal itu juga berkaitan dengan upaya memastikan rantai pasok kakao bebas dari pekerja anak. Cargill, kata dia, sejak awal ingin memastikan rantai pasoknya tidak melibatkan pekerja anak, sehingga pencegahan dilakukan sebelum persoalan terjadi.
Dalam pelaksanaan program, Save the Children mengidentifikasi lebih dari 1.000 anak di empat kabupaten sasaran. Dari jumlah tersebut, lebih dari 100 anak teridentifikasi sebagai pekerja anak di sektor Kakao Sulawesi.
Menurut Ihwana, angka tersebut tidak bisa hanya dilihat dari jumlahnya. Anak-anak yang ditemukan bekerja perlu mendapat pendampingan agar dapat kembali bersekolah dan memperoleh hak-haknya.
“Jangan menunggu sampai terjadi. Sejak awal harus dipastikan rantai pasoknya bersih dari pekerja anak,” ujarnya.
Ketika menemukan kasus, intervensi dilakukan melalui edukasi dan penguatan kelompok perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM). Kelompok masyarakat tersebut berperan mengidentifikasi persoalan yang dihadapi anak dan merujuknya kepada lembaga yang berwenang.
Kasus yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan pekerja anak. Save the Children juga menemukan persoalan lain, seperti anak yang tidak memiliki akta kelahiran dan putus sekolah.
Dari proses pendampingan tersebut, tercatat sekitar 700 kasus terkait hak anak yang kemudian dirujuk sesuai jenis persoalannya kepada instansi terkait, seperti dinas sosial maupun instansi yang menangani perlindungan anak.
Selain pendampingan, Cargill turut memberikan dukungan agar anak-anak yang sebelumnya bekerja dapat kembali bersekolah. Dukungan tersebut antara lain berupa perlengkapan belajar.
Cargill juga membantu mengganti alat kerja yang berisiko bagi anak dengan peralatan yang lebih aman. Dengan begitu, anak yang masih membantu orang tua di kebun tetap terlindungi dari penggunaan benda tajam maupun paparan bahan berbahaya.
Ihwana menegaskan, program perlindungan anak bukan berarti melarang anak membantu orang tuanya di kebun. Anak tetap dapat mengenal aktivitas perkebunan sebagai bagian dari pembelajaran, tetapi pekerjaan yang berisiko harus dibatasi. Anak, misalnya, tidak boleh terlibat dalam pencampuran pupuk maupun bahan kimia atau melakukan pekerjaan yang membahayakan keselamatannya.
Program EMPOWER secara periode pelaksanaan berakhir pada 2026. Namun, Save the Children berharap berbagai praktik yang sudah dibangun tetap berjalan di tengah masyarakat.
Ihwana mengatakan keberlanjutan menjadi salah satu ukuran keberhasilan program. Ia mencontohkan sejumlah kelompok masyarakat di wilayah lain yang tetap menjalankan kegiatan setelah program pendampingan selesai.
“Program memang selesai, tetapi edukasi tetap berjalan. Di beberapa tempat, masyarakat melanjutkan sendiri program yang sudah dibangun. Itu yang sebenarnya ingin kami lihat,” katanya.
Ia menilai keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari jumlah kegiatan atau capaian angka, tetapi dari kemampuan masyarakat meneruskan praktik perlindungan anak secara mandiri.
“Bukan Save the Children, bukan mitra. Masyarakatlah yang menjadi pahlawan sesungguhnya. Ketika berinteraksi dengan masyarakat, mereka bukan objek, tetapi subjek,” ujarnya.
Save the Children juga membuka peluang memperluas pendekatan serupa ke wilayah lain. Menurut Ihwana, bentuk program dapat menyesuaikan potensi dan persoalan yang dihadapi masing-masing daerah.
Jika di wilayah sasaran EMPOWER kakao menjadi aset utama masyarakat, di daerah lain pendekatannya dapat diarahkan pada sektor atau persoalan yang berbeda, termasuk literasi keuangan.
Untuk memastikan keberhasilan program, Save the Children menerapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi sejak awal. Setiap program diawali dengan baseline untuk melihat kondisi sebelum intervensi dilakukan.
Setelah program selesai, evaluasi kembali dilakukan, termasuk beberapa bulan setelah pelaksanaan berakhir. Evaluasi tersebut digunakan untuk melihat apakah perubahan yang ditargetkan benar-benar bertahan di masyarakat.
Jika ditemukan praktik yang berhasil, pendekatan tersebut dapat dibagikan dan diterapkan di wilayah lain. Sebaliknya, jika masih terdapat kekurangan, faktor penyebabnya menjadi bahan perbaikan.
“Kalau berhasil, apa yang menjadi kunci kesuksesannya akan kami bagi ke tempat lain. Kalau ada yang kurang berhasil, kami lihat faktor apa yang harus diperbaiki,” kata Ihwana.
Menurutnya, proses pemantauan tidak berhenti ketika program berakhir. Save the Children tetap melakukan monitoring untuk melihat keberlanjutan hasil program di masyarakat.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bappenas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, serta Pemerintah Kabupaten Poso, Bone, Soppeng, dan Wajo. Organisasi masyarakat sipil dan pelaku rantai pasok kakao Sulawesi juga turut hadir.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
