Selain itu, pembahasan Road to FORNAS juga beberapa kali dilakukan bersama Gubernur. Bahkan setiap kali bertemu kepala daerah, dirinya selalu didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai bentuk etika organisasi.
Menurutnya, persoalan mulai muncul ketika memasuki tahun anggaran 2026. KORMI Sulawesi Tengah hanya memperoleh alokasi dana sekitar Rp600 juta.
Anggaran tersebut harus digunakan untuk membiayai tiga agenda sekaligus, yakni Road to FORNAS, Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Provinsi (FORPROV), serta operasional organisasi dan bantuan kepada Inorga.
Sebagian besar dana akhirnya dialokasikan untuk pelaksanaan Road to FORNAS sehingga kegiatan lainnya tidak lagi memiliki dukungan anggaran yang memadai.
Karena itu, pada Februari 2026 KORMI Sulawesi Tengah mengajukan kebutuhan tambahan anggaran kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Pada 21 April 2026, KORMI Nasional meminta laporan kesiapan Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah FORNAS.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi, KORMI Sulawesi Tengah bersama Dinas Pemuda dan Olahraga kemudian menyusun laporan sesuai kondisi yang ada. Dalam perhitungan tersebut, kebutuhan penyelenggaraan FORNAS diperkirakan mencapai Rp40 miliar dan diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Anggaran itu, kata dia, bukan untuk pembangunan infrastruktur, melainkan kebutuhan operasional penyelenggaraan, mulai dari persiapan, pembukaan dan penutupan, penataan venue, transportasi, akomodasi panitia, konsumsi, tenaga kerja, hingga relawan.
Ia juga menyampaikan hasil kajian yang memperkirakan FORNAS berpotensi memberikan dampak ekonomi atau multiplier effect sekitar Rp200 miliar bagi Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala.
Namun hingga saat itu, menurutnya, belum ada jawaban resmi dari Pemerintah Provinsi atas usulan anggaran tersebut.
Ketua KORMI Sulteng mengungkapkan pihaknya mengirim tiga surat kepada KORMI Nasional sebagai laporan perkembangan persiapan.
Surat pertama menjelaskan dukungan pemerintah daerah masih berjalan, tetapi penganggaran belum memadai. Surat kedua berisi belum adanya kepastian tambahan anggaran untuk persiapan tahun 2027. Sedangkan surat ketiga menyoroti pentingnya mitigasi bencana pascagempa, mengingat FORNAS diperkirakan akan diikuti sekitar 20 ribu peserta dari seluruh Indonesia.
Ia menegaskan, ketiga surat tersebut sama sekali tidak berisi permintaan agar Sulawesi Tengah mengundurkan diri sebagai tuan rumah.
“Kami hanya menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Tidak pernah ada satu kalimat pun yang meminta mundur sebagai tuan rumah. Keputusan itu sepenuhnya merupakan kewenangan KORMI Nasional,” tegasnya.
Ia mengaku tidak pernah membayangkan ketiga surat tersebut kemudian dijadikan dasar oleh KORMI Nasional untuk mencabut status Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah FORNAS IX Tahun 2027.
Menanggapi isu yang mengaitkan polemik FORNAS dengan kepentingan politik, Ketua KORMI Sulawesi Tengah membantah keras anggapan tersebut.
Ia menegaskan dirinya bukan bagian dari partai politik. Meski beberapa kali mendapat ajakan bergabung, seluruhnya ditolak karena memilih fokus mengurus organisasi dan pembinaan olahraga masyarakat.
“Kalau dikaitkan dengan politik, menurut saya itu terlalu jauh. Saya bukan orang partai politik. Saya lebih memilih mengurus organisasi dan pembinaan olahraga masyarakat,” pungkasnya.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
