PALU, KABAR SULTENG – Persatuan Mahasiswa Morowali dari sejumlah kampus di Kota Palu menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa, 17 Desember 2025. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengusung tuntutan utama bertajuk “Morowali Bukan Anak Tiri Pembangunan.”
Mahasiswa menilai ketimpangan pembangunan di Kabupaten Morowali telah berlangsung lama dan terus dibiarkan, meski daerah ini menjadi tulang punggung ekonomi Sulawesi Tengah.
Mahasiswa menyoroti paradoks pembangunan di Morowali. Di satu sisi, industri dan pertambangan nikel berkembang pesat serta menyumbang pendapatan besar. Namun di sisi lain, masyarakat lokal justru menghadapi infrastruktur rusak, pencemaran lingkungan, dan memburuknya akses layanan dasar.
Morowali disebut sebagai contoh nyata pembangunan timpang. Aktivitas tambang menggerus sungai dan hutan, sementara ruas jalan utama, terutama di Kecamatan Bahodopi mengalami kerusakan parah. Sejumlah jalan nasional dilaporkan hancur akibat lalu lintas kendaraan berat industri, namun penanganannya dinilai tidak pernah tuntas.
Dalam orasinya, mahasiswa mengkritik kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah.
Mereka menilai kebijakan yang diterapkan gagal menyelesaikan masalah karena perbaikan hanya bersifat tambal sulam, tanpa pembatasan kendaraan berat dan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan.
Koordinator lapangan aksi, Rar, menegaskan bahwa Morowali selama ini hanya dijadikan objek eksploitasi sumber daya alam.
“Morowali ini bukan daerah miskin. Morowali kaya, tetapi rakyatnya dibuat menderita. Nikel diangkut setiap hari, PAD naik, namun jalan nasional di Bahodopi hancur dan dibiarkan. Di mana keadilan itu?” tegasnya.
Rar juga menilai BPJN Sulawesi Tengah tidak berpihak kepada masyarakat terdampak industri.
“Kerusakan jalan ini sudah bertahun-tahun dibiarkan. Perbaikan tambal sulam tidak menyelesaikan masalah. Jika ini disebut pembangunan, maka ini pembangunan yang menindas. BPJN Sulteng harus bertanggung jawab,” lanjutnya.
Kekecewaan mahasiswa semakin menguat setelah DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyetujui Proyek Multiyears 2026–2028 senilai Rp604,8 miliar untuk pembangunan jalan di sejumlah kabupaten.
Kabupaten Morowali justru tidak masuk dalam daftar prioritas, meski disebut menyumbang hampir 60 persen PAD provinsi.
Mahasiswa menilai alasan kewenangan pusat tidak bisa terus dijadikan dalih. Mereka mempertanyakan keberpihakan pemerintah provinsi dalam memperjuangkan hak masyarakat Morowali, termasuk sikap politik Gubernur Sulawesi Tengah yang pernah memimpin daerah tersebut.
Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan, yakni memasukkan Morowali dalam Proyek Multiyears 2026–2028, mengevaluasi total kebijakan BPJN Sulteng terkait jalan nasional di Bahodopi, membuka transparansi dan merevisi regulasi CSR perusahaan, melakukan evaluasi pascatambang dan reboisasi nyata, mengevaluasi seluruh program PT IMIP yang berdampak pada lingkungan dan sosial, memberdayakan masyarakat lokal, serta menghentikan penggunaan sungai induk untuk kepentingan perusahaan yang merusak ekosistem.
Menutup orasinya, Rar menegaskan bahwa aksi turun ke jalan ini lahir dari kepedulian terhadap Morowali dan masa depan Sulawesi Tengah.
“Morowali bukan mesin PAD. Morowali adalah rumah kami. Kami tidak menuntut lebih, kami hanya menuntut keadilan,” pungkasnya.***
