Menurut Arman, persoalan ini bukan sekadar soal waktu, melainkan soal prioritas dan integritas. Seorang kepala daerah semestinya menempatkan panggilan KPK sebagai agenda utama dibanding kegiatan seremonial. Sikap kontradiktif justru merusak kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi.
“Integritas seorang pemimpin diuji bukan di arena hiburan, melainkan pada keseriusannya menghadapi panggilan KPK. Bila alasan sakit yang disampaikan tidak konsisten dengan tindakan setelahnya, publik berhak meragukan kejujurannya,” lanjut Arman.
Arman juga menyoroti ajakan Bupati Buol menyerukan agar masyarakat berpartisipasi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI). Bagi Arman, hal itu semakin memperkuat kesan kontradiktif antara pernyataan dan tindakan.
“Seharusnya Bupati Buol menjelaskan secara terbuka kondisi kesehatannya disertai bukti medis. Jika benar sakit, tentu publik bisa memahami. Namun jika sakit hanya dijadikan “tameng”, maka hal itu adalah bentuk pelecehan terhadap komitmen pemberantasan korupsi sekaligus merusak wibawa pemerintahan daerah,” tutup Arman.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
