PALU, KABAR SULTENG – DPRD Kota Palu mengkritisi program Bus Trans Palu (BRT) Pemerintah Kota (Pemkot) yang telah berjalan hampir 8 bulan dengan masa uji coba 3 bulan (Oktober-Desember).
Pasalnya, kegiatan operasional BRT Bus Trans Palu, kerjasama antara Pemkot Palu dengan PT Bagong sejak tahun 2024 itu, dinilai belum menunjukkan indikator kinerja yang diharapkan.
“Pengguna jasa transportasi massal itu dari ke hari justru menyusut atau sepi penumpang. Padahal Pemkot setiap bulan menganggarkan sebesar Rp 1,8 milyar untuk operasionalnya,” ungkap Mutmainah Korona, Selasa, (20/5/2025).
Menurut Ketua Fraksi NasDem Kota Palu ini, sebelumnya pada APBD perubahan 2024 sudah digelontorkan anggaran sebesar Rp 5,6 Milyar. Kemudian pada Tahun Anggaran 2025 Pemkot telah menggerus APBD sebesar Rp 17,12 miliar,
Baca juga: Taman Vatulemo, Tempat Nongkrong Favorit Anak Muda di Kota Palu
Tetapi progressnya belum menunjukkan hasil sesuai harapan. Bahkan akuntailitas dan transparansi manajemen operasional menyisakan tanda tanya.
“Pembayaran operasional BRT Bus Trans Palu kok, flet sekitar Rp 1,8 milyar lebih setiap bulan? Agak aneh ya, apakah yakin operasional 24 bus dari 26 bus itu sebesar itu anggarannya? Dan apakah memang sudah sesuai SOP nya ? Terus apakah itu sudah berjalan sesuai dengan standar perhitungan yang bisa dipertanggung jawabkan secara akuntabel ? Apalagi ditengah penumpang Bus Trans Palu semakin sedikit,” ujar Neng, sapaan akrab Mutmainah Korona.
Karena itu, lanjut Neng, perlu ada evaluasi mengenai program BRT Bus Trans Palu yang telah berjalan selama hampir 8 bulan ini.
“Untuk memastikan proses evaluasinya berbasis kinerja, akuntabel dan transparan, kami meminta Pemkot menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu konsultan manajemen pengawas yang akan melakukan pengecekan, mentracking dan mengawasi operasional BRT Bus Trans Palu,” jelasnya.
Anggota Komisi C DPRD Kota Palu ini yakin kehadiran Jasa Konsultan Manajemen Pengawas akan memberi rekomendasi secara independen terhadap berbagai temuan lapangan, termasuk memberikan alternatif solusi perbaikan pengelolaan yang mesti dilakukan Pemkot.
“Terutama terkait kelayakan jumlah Bus yang rasional dibutuhkan sesuai kondisi daerah. Apakah harus dikurangi atau bagaimana?,” tegasnya.
Hal ini, lanjut Neng, sangat penting karena beban APBD Kota Palu terhadap BRT begitu besar, ditengah keterbatasan anggaran daerah.
“Padahal masih banyak pekerjaan rumah Pemkot yang sangat prioritas harus dituntaskan, diantaranya memastikan program pencegahan stunting yang lebih proposional dari hulu ke hilir, infranstruktur yang responsif gender dan inklusif, bantuan sosial, pemulihan pasca bencana, dan lainnya,” terangnya.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
