Selain itu, mulai 24 Maret 2025, akan diterapkan kebijakan kerja tiga hari di kantor dan dua hari bekerja dari lokasi lain. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan efektivitas pelayanan publik.
“Kita harus menyikapi kebijakan ini dengan strategi yang tepat agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” tegas Hadianto.***
Ikuti update berita menarik lainnya di saluran WhatsApp Official kabarsulteng.id, klik di sini
Komnas HAM Sulteng Desak Penertiban Tambang Ilegal di Poboya
Sekprov Novalina Diperiksa, Kejati Sulteng Diminta Transparansi
Sekprov Novalina dan Faidul Keteng Belum Penuhi Panggilan Kejati Soal Semarak Sulteng Nambaso
Tinjau Longsor Tambang Poboya, DLH Palu Dorong Penambangan Aman dan Legal
Ini Nama Perusahaan Tambang Galian C di Tipo Izinnya Dicabut Permanen Gubernur Sulteng
Menteri Karding Beri Kuliah Umum di UIN Datokarama Palu, Bahas Peluang Jadi Pekerja Migran Terampil
