PARIMO, KABAR SULTENG – Hampir satu bulan menjabat Kapolres Parigi Moutong (Parimo), AKBP Heri Edrino Sihombing, belum menunjukkan ‘taringnya’. Peredaran narkotika dan gurita Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) dinilai makin meluas seolah tanpa tersentuh penindakan hukum yang signifikan.
Desakan keras ini datang dari Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sangulara Sulawesi Tengah, Riswan B Ismail. Ia menilai kepemimpinan baru Polres Parimo berjalan lamban di tengah kerusakan lingkungan yang kian masif.
Riswan mengungkapkan, praktik Peti kini telah menjarah hampir seluruh kecamatan di wilayah hukum Parimo. Menurutnya, mustahil aparat penegak hukum luput dari pemandangan terang-terangan tersebut.
Baca juga: Listrik tak Stabil, Investasi Industri Durian di Parimo Terancam
“Peti di Parimo ini sudah sangat menjamur, hampir ada di setiap kecamatan. Sangat tidak masuk akal kalau polisi tidak mengetahui aktivitas tersebut,” ucap Riswan, Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan, penindakan tegas merupakan tanggung jawab mutlak kepolisian. Riswan juga menepis wacana legalisasi tambang yang sempat dilontarkan pihak kepolisian. Baginya, legalisasi adalah ranah pemerintah daerah, bukan alasan bagi aparat untuk membiarkan hukum tumpul di lapangan.
“Kalau soal legalisasi, itu menjadi urusan pemerintah setempat. Tugas polisi adalah melakukan penertiban dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal,” tegasnya.
Tak hanya soal tambang, peredaran gelap narkotika turut menjadi sorotan Sangulara Sulteng. Riswan mempertanyakan efektivitas kerja aparat yang selama ini hanya meringkus pengguna dan kurir, sementara bandar besar belum terkabar tertangkap.
Baca juga: Pemkab Parimo Lakukan Penyegaran Struktur, 16 Jabatan Diduduki Plt
“Selama ini macam tidak ada penangkapan terhadap bandar di Parimo. Atau jangan-jangan memang tidak ada bandar di Parimo. Tapi kalau tidak ada bandar, kenapa peredaran narkotika di daerah ini seperti masif sekali?” sindirnya.
Sangulara menuntut Kapolres Parimo AKBP Heri Edrino Sihombing segera membuktikan komitmen nyata. Penertiban Peti dan pembongkaran jaringan narkotika harus menjadi prioritas utama demi menyelamatkan masa depan daerah dari kehancuran ekologis dan sosial.
Usul Kapolres Legalkan Tambang Emas
Pada 20 Oktober 2026, Kapolres Parimo AKBP Heri Edrino Sihombing menanggapi persoalan Peti. Ia berujar mendorong penambang melegalkan kegiatan mereka, sembari meminta penanganan persoalan tambang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Heri mengatakan, aktivitas pertambangan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan warga yang menggantungkan penghasilan di kawasan tambang. Karena itu, penanganan Peti perlu dilakukan secara bijak dengan tetap mendorong pengelolaan pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita harus sikapi dengan bijak juga. Kita tahu banyak masyarakat yang bergantung hidup di lingkungan pertambangan ini,” kata Heri kepada wartawan seusai acara penyambutan di Polres Parimo, Selasa (20/10/2026).
Heri bilang, legalitas dan tata kelola menjadi bagian penting dalam mendorong aktivitas pertambangan rakyat agar berjalan sesuai aturan. Ia menyebut, di Parimo sudah terdapat lokasi yang memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Baca berita berjudul: Tanggapi Aktivitas Peti di Parimo, Kapolres: Harus Disikapi dengan Bijak
Keberadaan WPR dan IPR tersebut diharapkan membuka jalan bagi kegiatan pertambangan rakyat yang memenuhi ketentuan. Namun, masyarakat juga perlu memahami tata kelola pertambangan yang baik dan benar agar aktivitas tersebut memberikan manfaat lebih luas.
Janji Berantas Narkotika jadi Prioritas
Di saat yang sama, pada 20 Oktober 2026, Heri berkata akan menjadikan pemberantasan narkoba sebagai salah satu prioritas dalam kepemimpinannya. Dia telah memberi atensi khusus kepada Satuan Reserse Narkoba untuk meningkatkan penindakan terhadap peredaran narkotika di wilayah hukumnya.
Katanya, pengalaman bertugas selama dua tahun di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara menjadi salah satu bekal untuk menangani persoalan narkotika di Parimo. Dia berharap pengalaman tersebut dapat memperkuat upaya kepolisian dalam menekan peredaran barang terlarang itu.
“Saya sudah atensi sama Kasat Narkoba. Kebetulan saya juga pernah punya pengalaman di Direktorat Narkoba Polda Sumut selama dua tahun. Mudah-mudahan itu pasti jadi prioritas saya,” kata Heri tempo itu.
Baca berita berjudul: Heri Edrino Sihombing Beri Atensi Khusus Peredaran Narkoba di Parimo
Menurutnya, persoalan narkoba menjadi perhatian serius karena dampaknya terhadap masyarakat. Dia juga menyoroti komentar warga di media yang banyak menyinggung persoalan narkotika di Parimo.
“Saya lihat juga permasalahan di Parimo ini dari komentar masyarakat di media, sekitar 80 persen permasalahannya narkoba,” ujarnya.
Kapolres Parimo Dilapor ke Propam
Pernyataan Kapolres Parimo AKBP Heri Edrino Sihombing, yang mendorong Peti masuk jalur legal berbuntut laporan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Yayasan Hijau untuk Keadilan Indonesia (YHKI) mengadukan Heri atas dugaan pelanggaran kode etik profesi pada Jumat (23/10/2026).
Direktur Eksekutif YHKI, Moh Africhal Khamane’I, meminta Propam memeriksa pernyataan tersebut. Organisasinya menilai pendekatan legalisasi tambang rakyat perlu disertai penegasan mengenai penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas aktivitas tambang ilegal, terutama pemodal dan pengguna alat berat.
Pendekatan itu dinilai perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan. Namun, YHKI mengingatkan pembinaan dan edukasi tidak boleh mengaburkan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan yang diduga berlangsung tanpa izin.
“Penindakan tidak cukup berhenti pada penyegelan lokasi atau penyitaan barang bukti. Penegak hukum juga diminta menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab atas beroperasinya kegiatan pertambangan tersebut,” kata Africhal di Palu, Jumat (23/10/2026).
Baca berita berjudul: Pernyataan Kapolres Parimo soal Legalitas Peti Berujung Laporan ke Propam
YHKI secara khusus menyoroti dugaan penggunaan ekskavator dalam aktivitas Peti di sejumlah titik di Parimo. Menurut Africhal, penanganan perkara perlu menelusuri aliran tanggung jawab, mulai dari pemodal, pemilik dan operator alat berat, hingga pihak yang diduga menampung hasil tambang.
Organisasi itu meminta Propam memeriksa konteks pernyataan Heri secara utuh, termasuk rekaman dan dokumentasi asli. YHKI juga mendorong penelusuran terhadap penanganan perkara Peti yang menggunakan alat berat di wilayah hukum Polres Parimo.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
