PARIMO, KABAR SULTENG – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mendorong pengembangan ekonomi di Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya tidak berhenti pada dokumen perencanaan. Pemerintah daerah meminta rencana tersebut diterjemahkan menjadi program yang terukur, memiliki sumber pembiayaan jelas, dan berorientasi pada kebutuhan pasar.
Dukungan itu disampaikan dalam sambutan tertulis Bupati Parimo yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Parimo, Adrudin Nur, dalam Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Dokumen Rencana Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi di Auditorium Kantor Bupati Parimo, Selasa (6/10/2026).
FGD tersebut digelar Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin Makassar bersama Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi. Kegiatan itu juga mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten Parimo.
Baca juga: SISGITA di Parimo Sudah Terpasang, Integrasi NIB-NOP Masih Menunggu API BPHTB
Bupati mengatakan pengembangan kawasan transmigrasi harus menjadi bagian dari pembangunan ekonomi wilayah secara menyeluruh. Rencana tidak cukup hanya memetakan potensi produksi. Infrastruktur, sumber daya manusia, kelembagaan ekonomi, pengolahan hasil, pembiayaan, distribusi hingga akses pasar harus disiapkan dalam satu arah kebijakan.
“Dokumen ini tidak sekadar naskah perencanaan, melainkan harus menjadi pedoman nyata yang menetapkan program, lokasi, sasaran, tahapan pelaksanaan, serta sumber pembiayaan secara jelas dan realistis,” kata Bupati dalam sambutan yang dibacakan Adrudin.
Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya memiliki potensi di sejumlah sektor. Di antaranya pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan pengolahan hasil.
Namun potensi tersebut masih berhadapan dengan sejumlah persoalan. Akses menuju sentra produksi, infrastruktur, penanganan pascapanen, kelembagaan ekonomi, pembiayaan, kualitas produk, hingga akses pasar masih menjadi tantangan.
Karena itu, FGD diarahkan untuk memverifikasi data sekaligus menentukan komoditas unggulan kawasan. Hasilnya diharapkan menjadi dasar penyusunan arah pengembangan ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada potensi produksi, tetapi juga kebutuhan pasar.
Bupati meminta setiap rencana disusun secara spesifik dan terukur. Orientasinya harus jelas: siapa yang membeli, standar produk yang dibutuhkan, berapa kapasitas pasokan, bagaimana harga dibentuk, serta bagaimana hasil produksi didistribusikan.
Aspek logistik dan kesiapan penyerapan hasil produksi juga dinilai penting. Tanpa kepastian pasar, peningkatan produksi berisiko tidak langsung meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pemerintah daerah juga mendorong sinkronisasi program antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemkab Parimo, pemerintah desa, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Baca juga: Enam Bulan CKG Parimo Terbaik di Sulteng, Hestiwati Ingatkan SPM Jangan Tertinggal
Dokumen akhir nantinya diharapkan memuat matriks program, indikasi pendanaan, basis data, serta peta tematik. Dokumen tersebut juga harus operasional dan realistis sehingga dapat menjadi pijakan dalam menentukan program pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Parimo berharap pengembangan Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya mampu membuka ruang ekonomi baru sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat transmigrasi.
Dengan begitu, potensi pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan pengolahan hasil tidak berhenti sebagai daftar potensi dalam dokumen. Potensi tersebut diharapkan berubah menjadi aktivitas ekonomi yang memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
