PALU, KABAR SULTENG – Pihak RSUD Undata Palu memberi penjelasan terkait pembangunan pagar rumah sakit berdiri di atas saluran drainase kota.
Pihak pelaksana menyebut keberadaan saluran tersebut baru diketahui setelah proses penggalian dilakukan karena sebelumnya tertutup dan tidak terlihat saat perencanaan.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan pagar RSUD Undata, Muhammad Tamrin, mengatakan, setelah menemukan saluran drainase yang mengarah ke sisi kanan lokasi pembangunan, pihaknya langsung menyesuaikan posisi pondasi dan tali ukur agar tidak mengganggu saluran tersebut.
Ia menegaskan, saat drainase ditemukan, belum ada material pondasi yang dipasang di atas saluran itu.
“Awalnya, keberadaan drainase tersebut tidak diketahui karena kondisinya tertutup dan mengikuti jalur pagar lama RSUD Undata. Setelah dilakukan penggalian, drainase baru ditemukan di dekat area jembatan. Saat itu belum ada pemasangan material pondasi di atas drainase. Setelah mengetahui keberadaannya, kami langsung bersepakat untuk memundurkan pondasi dan menyesuaikan posisi tali ukur agar tidak mengganggu saluran drainase,” jelasnya, Sabtu (21/11/2026).
Tamrin menegaskan, tidak ada unsur kesengajaan dalam pekerjaan tersebut. Ia juga membantah anggapan bahwa pihak pelaksana membangun pagar di atas saluran drainase kota.
Terkait rekomendasi pembongkaran, Tamrin mengungkapkan, dalam pertemuan dengan instansi terkait pada Jumat (20/11/2026), sempat muncul usulan untuk menutup atau membongkar bagian pagar yang dinilai berada di atas saluran drainase.
Namun, menurutnya, rekomendasi tersebut baru disampaikan secara lisan dan belum dituangkan dalam berita acara tertulis. Pihak pelaksana juga belum menindaklanjutinya karena menilai belum ada konstruksi pondasi yang berdiri di atas saluran tersebut.
“Jadi salah satu rekomendasinya adalah ditutup atau dibongkar yang di drainase. Tapi kemudian kami tidak lakukan karena memang belum ada bangunan di atas drainase seperti yang ramai diberitakan,” terangnya.
Meski demikian, pekerjaan pada bagian atas yang berdekatan dengan saluran drainase untuk sementara dihentikan sambil menunggu hasil koordinasi lebih lanjut.
Tamrin mengatakan, pihak RSUD Undata berencana menggelar pertemuan lanjutan pada Senin (23/11/2026) pukul 13.00 WITA. Pertemuan itu akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), instansi tata ruang, serta pihak pengelola aset atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Ia berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi sekaligus memberikan kepastian atas persoalan pembangunan pagar. Menurutnya, penyelesaian perlu segera dilakukan karena batas waktu pelaksanaan proyek semakin dekat dengan akhir tahun.
“Harapan kita ini ada solusinya, karena ini kan akhir tahun, kita juga harus mempercepat proses,” harapnya.
Pemkot Palu Temukan Dugaan Pelanggaran
Sebelumnya, Pemerintah Kota Palu menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan inspeksi gabungan yang melibatkan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan (DPRP), Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Dari pemeriksaan di lapangan, tim menemukan dugaan pembangunan pagar yang tidak sesuai ketentuan tata ruang. Pagar tersebut diduga berada di atas saluran drainase kota dan menyebabkan penyempitan badan jalan.
Kepala DPRP Kota Palu, Achmad Arwien Afries, mengatakan pihaknya telah meminta agar pembangunan pagar dihentikan sementara. Pemkot juga meminta bagian yang dinilai melanggar ketentuan dibongkar dan saluran drainase yang terdampak dikembalikan ke kondisi semula.
Menurut Arwien, persoalan tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak RSUD Undata dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, terutama untuk memastikan status lahan yang digunakan dalam pembangunan pagar.
Pemkot Palu menegaskan, pemanfaatan lahan harus tetap memperhatikan keberadaan fasilitas umum dan infrastruktur kota.
Sementara itu, pihak RSUD Undata masih menunggu hasil koordinasi lintas instansi untuk memastikan penyelesaian persoalan tersebut. Kepastian status lahan dan posisi bangunan di sekitar drainase menjadi hal penting agar pekerjaan pagar dapat dilanjutkan tanpa mengganggu fungsi saluran air dan kepentingan masyarakat.***





