JAKARTA, KABAR SULTENG – DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini menjadi penantian panjang setelah rancangan undang-undang tersebut diperjuangkan selama 18 tahun.
Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 itu berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Sebelum mengetuk palu pengesahan, Puan meminta persetujuan seluruh anggota DPR yang hadir.
“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab peserta rapat paripurna, sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR RI.
Baca juga: Di Hadapan Presiden Prabowo, Gubernur Anwar: Sulawesi Tengah Ini Milik Bapak
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam laporannya menjelaskan sejumlah alasan yang mendorong pengesahan regulasi tersebut. Salah satunya, kebutuhan memperkuat upaya pemulihan kerugian negara dan korban tindak pidana.
“Karena memang sudah 18 tahun ini diusulkan sejak awal dahulu ya, dan sudah satu tahun lebih, undang-undang ini berproses di Komisi III. Tepatnya sejak Agustus 2025,” kata Habiburokhman.
Ia menjelaskan, UU Perampasan Aset membawa perubahan paradigma dalam penegakan hukum. Jika sebelumnya penghukuman lebih berfokus pada pemenjaraan pelaku berdasarkan putusan pidana, kini negara juga memiliki mekanisme untuk memulihkan kerugian negara dan korban.
Salah satu mekanisme yang diatur adalah non-conviction based (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku.
“Yang pertama kondisi saat ini, bahwa ya, tujuan penghukuman sebelumnya hanya adalah pemenjaraan pelaku pidana. Lalu hanya bergantung pada putusan pidana final, fragmentasi pengelolaan, dan korupsinya konvensional,” ungkapnya.
Habiburokhman mengatakan, pembahasan RUU tersebut telah melalui proses panjang dan terbuka. Masyarakat mendapat ruang untuk menyampaikan masukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), rapat kerja, rapat panitia kerja (Panja), hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi.
Proses pembahasan juga dapat dipantau publik melalui siaran TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman resmi dpr.go.id.
Dari sisi substansi, Komisi III DPR menyelesaikan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Jumlah pasal dalam rancangan tersebut juga bertambah dari semula 67 menjadi 74 pasal.
Judul RUU turut disempurnakan dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” untuk memperjelas cakupan pengaturannya.
Empat Pilar Utama UU Perampasan Aset
Habiburokhman menyebut regulasi ini dibangun di atas empat pilar utama.
Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi.
Kedua, prosedur perampasan aset melalui mekanisme non-conviction based. Mekanisme ini memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Ketiga, tata kelola dan transparansi. Pengelolaan aset dilakukan secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen dan didukung sistem informasi pengelolaan aset.
Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.
Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset juga mencakup sejumlah kejahatan di luar korupsi. Di antaranya narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana akan melalui sejumlah tahapan, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan perampasan.
Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, UU ini juga mengatur pengawasan independen, beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memiliki jejak audit permanen.
Habiburokhman menegaskan, mekanisme tersebut tidak boleh digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik maupun kepentingan pribadi aparat penegak hukum.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia berharap regulasi ini dapat mempercepat pengembalian aset hasil tindak pidana untuk memulihkan keuangan negara dan kerugian masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.
UU Belum Langsung Berlaku
Meski telah disahkan DPR, UU Perampasan Aset tidak langsung berlaku. Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang tersebut mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah terbentuknya badan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1).
Berikut sejumlah poin penting yang diatur dalam UU Perampasan Aset:
1. Perampasan Aset Bisa Dilakukan Tanpa Putusan Pidana
Pasal 3 mengatur dua mekanisme perampasan aset, yakni berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.
Artinya, perampasan aset tidak selalu harus menunggu pelaku dijatuhi hukuman pidana.
2. Jenis Tindak Pidana yang Asetnya Bisa Dirampas
Pasal 4 mengatur perampasan aset terhadap tindak pidana korupsi, baik berdasarkan maupun tanpa putusan pidana.
Selain korupsi, ketentuan ini juga mencakup:
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- Terorisme dan pendanaan terorisme.
- Penyelundupan manusia.
- Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Perdagangan orang.
- Penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
3. Jenis Aset yang Bisa Dirampas
Pasal 5 mengatur empat jenis aset yang dapat dirampas negara, yaitu:
- Aset hasil tindak pidana, termasuk yang telah dialihkan atau dikonversi menjadi harta kekayaan pribadi maupun orang lain, termasuk modal, pendapatan, dan keuntungan ekonomi.
- Aset berupa benda bergerak dan berwujud yang digunakan sebagai alat atau sarana melakukan tindak pidana serta berkaitan langsung dengan kejahatan tersebut.
- Aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana.
- Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana untuk membayar kerugian sebesar nilai aset yang telah dinyatakan dirampas negara.
Perampasan aset lain yang sah milik pelaku harus mempertimbangkan prinsip kewajaran dan keseimbangan nilai. Ketentuan ini juga mensyaratkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu, aset yang telah dialihkan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat tidak boleh berubah fungsi akibat perampasan.
4. Kondisi Pelaku yang Memungkinkan Perampasan Tanpa Putusan Pidana
Pasal 6 mengatur perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu, yakni:
- Tersangka atau terdakwa meninggal dunia.
- Tersangka atau terdakwa melarikan diri.
- Tersangka atau terdakwa mengalami sakit permanen.
- Pelaku tidak diketahui.
- Pelaku tidak diketahui keberadaannya.
Selain memenuhi kondisi tersebut, aset yang menjadi objek perampasan harus bernilai paling sedikit Rp1 miliar.
Perubahan nilai minimum aset nantinya diatur melalui Peraturan Pemerintah.
5. Perampasan Aset Tidak Menghapus Pertanggungjawaban Pidana
Pasal 7 menegaskan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.
Dengan demikian, proses perampasan aset tetap dapat berjalan tanpa menghilangkan kemungkinan penuntutan pidana terhadap pelaku.
6. Presiden Membentuk Dua Badan Baru
UU Perampasan Aset juga mengatur pembentukan dua badan oleh Presiden.
Pasal 53 ayat (1) menyebut pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk Presiden.
Sementara Pasal 61 ayat (1) mengatur pengawasan perampasan aset dan pengelolaan aset juga dilaksanakan oleh badan yang dibentuk Presiden.
7. UU Tidak Berlaku Surut
Pasal 72 menegaskan bahwa perampasan dan pengelolaan aset berdasarkan undang-undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah UU tersebut diberlakukan.
Artinya, ketentuan perampasan aset dalam UU ini tidak berlaku surut terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang mulai berlaku.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini





