Menurutnya, Pemda harus mampu membedakan antara menghormati proses hukum dan menghentikan roda pemerintahan. Ia menilai, jika setiap persoalan hukum membuat pemerintah ragu mengambil keputusan, hal itu dapat memunculkan persepsi bahwa pemerintahan mudah didikte.
“Jika karena adanya gugatan sehingga proses seleksi JPT Pratama terhenti, maka akan muncul kesan bahwa pemerintahan saat ini sangat mudah didikte,” ungkapnya.
Riswan meminta Bupati Parimo berani mengambil langkah sebagai bentuk komitmen membangun pemerintahan yang kuat dan berwibawa.
Baca juga: Durian Sulteng Diserang Bangkalan, Mentan Janji Datangkan Ahli
“Saya khawatir dari pengalaman ini. Kalau nanti terjadi tantangan-tantangan yang lebih besar dari ini, sementara sikap bupati terlihat labil, lalu terobosan apa yang berani beliau lakukan,” ujarnya.
Ia berharap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) segera mengambil langkah sesuai ketentuan untuk memastikan jabatan strategis di lingkungan Pemkab Parimo tidak terlalu lama berada dalam status Plt. Dengan demikian, proses pemerintahan dan pencapaian program pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif.
Sebelumnya, Panitia Seleksi (Pansel) mengeluarkan pengumuman melalui surat nomor 19/Pansel/Selter-JPTP/PM/2026, tentang penundaan jadwal pengumuman tiga besar hasil Seleksi Terbuka (Selter) JPT Pratama Kabupaten Parimo.
Surat tersebut ditandatangani oleh Zulfinasran selaku ketua Pansel JPT Pratama Kabupaten Parimo, tanggal 29 Juni 2026.
Baca juga: Batal Rp400 juta: Anggaran Tes Urine Pemkab Parimo Turun jadi Rp361 juta
Isi surat menyebutkan penundaan pengumuman dikarenakan adanya laporan di Ombudsman RI dan klarifikasi pengaduan di BKN. Terkait pengaduan tersebut, pengumuman tiga hesar hasil Selter pengisian JPT Pratama Kabupaten Parimo ditunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
