PARIMO, KABAR SULTENG – Pelaksana Tugas Kepala Puskesmas Moutong, Nurlian, mengaku terpaksa meminjam uang kepada pihak pemilik tambang demi menjaga layanan rujukan pasien tidak terhenti.
Langkah tersebut diambil karena dana klaim operasional dari Januari hingga Maret 2026 belum kunjung cair.
Padahal, sebagai Puskesmas rawat inap di wilayah ujung Kabupaten Parigi Moutong, Puskesmas Moutong memiliki intensitas rujukan yang sangat tinggi.
Pengakuan itu disampaikan langsung oleh Nurlian dalam rapat kerja bersama DPRD Parigi Moutong, Senin (6/4/2026).
Baca juga: Sanksi Copot Menanti Kepala Puskesmas di Parimo yang Masih Tarik Biaya Ambulans Rujukan
“Selama ini, karena kami mau pelayanan tetap jalan, saya selaku Kepala Puskesmas meminjam uang di tambang,” ujar Nurlian.
Ia menjelaskan, dana pinjaman tersebut digunakan untuk menutupi kegiatan pelayanan di Puskesmas Moutong.
Menurutnya, ketika ada rujukan namun dana tidak tersedia, pihaknya tidak mungkin membebankan biaya ambulans kepada pasien maupun keluarga pasien.
Nurlian menyebutkan, Puskesmas Moutong menjadi salah satu fasilitas kesehatan dengan angka rujukan pasien cukup tinggi. Dalam satu bulan, jumlah pasien yang dirujuk bisa mencapai 10 hingga 15 orang, bahkan hingga ke luar daerah.
Selama ini, lanjutnya, pasien rujukan dari Puskesmas Moutong dan Taopa tidak lagi dibebankan biaya. Namun, sejumlah klaim, termasuk yang berkaitan dengan layanan BPJS Kesehatan, hingga kini belum terbayarkan.
“Semua klaim belum terbayarkan karena masih dalam proses dan belum masuk pencairan,” jelasnya.
Sementara itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) disebut telah menyampaikan bahwa pembayaran klaim sudah dilakukan.
Namun, pihak puskesmas menduga pembayaran tersebut kemungkinan telah disalurkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang lebih dulu mengajukan pencairan.
Selain itu, jarak rujukan yang cukup jauh dari wilayah Moutong ke fasilitas kesehatan tujuan turut menambah beban biaya operasional.
Nurlian juga mengungkapkan dirinya baru mulai bertugas sejak 1 Februari 2026, sementara klaim yang belum terbayarkan terhitung sejak Januari hingga Maret.
Melalui rapat tersebut, pihaknya berharap DPRD dapat menghadirkan solusi, khususnya terkait penyediaan mekanisme dana talangan resmi agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal.
“Kami membutuhkan dana talangan sekitar Rp40 hingga Rp50 juta untuk memastikan pelayanan tetap berjalan, sambil menunggu pencairan klaim yang biasanya memakan waktu hingga tiga bulan,” ungkapnya.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
