DPRD Parimo Kritik Kinerja Sektor Pertanian dan Pengelolaan PAD

DPRD Parimo Kritik Kinerja Sektor Pertanian dan Pengelolaan PAD
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Muhammad Basuki, menyoroti sejumlah persoalan daerah, mulai dari penurunan komoditas unggulan hingga belum optimalnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PARIMO, KABAR SULTENG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Muhammad Basuki, menyoroti sejumlah persoalan daerah, mulai dari penurunan komoditas unggulan hingga belum optimalnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Parimo dengan agenda penyampaian laporan panitia kerja (Panja), Selasa (10/3/2026).

Bacaan Lainnya

Basuki mengungkapkan, Parimo selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung beras di Sulawesi Tengah. Namun, menurutnya, potensi tersebut perlu diperkuat melalui kebijakan yang tepat dan perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Ada beberapa komoditas di Parimo yang saat ini mengalami penurunan cukup tajam, termasuk sektor usaha yang seharusnya bisa memberikan kontribusi terhadap PAD,” ujar Basuki.

Baca Juga: Aktivitas Tambang Ilegal Disorot, DPRD Parimo Ingatkan Risiko Longsor

Ia juga menyoroti dampak kekeringan yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah, khususnya di kawasan pantai timur.

Kondisi tersebut menyebabkan ratusan hektare lahan pertanian tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan persawahan.

“Kita sedang mengalami kekeringan. Perlu ada pemetaan yang jelas dari dinas terkait untuk mencari solusi,” katanya.

Selain itu, Basuki meminta pemerintah daerah mengevaluasi program Sikim yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp26 miliar.

Ia menilai hasil program tersebut belum menunjukkan dampak yang signifikan.

“Program ini perlu dievaluasi secara menyeluruh agar pemanfaatannya lebih maksimal,” tegasnya.

Dalam sektor ekonomi, Basuki juga menyoroti pengelolaan pasar yang dinilai belum memberikan kontribusi terhadap PAD.

Ia menyebut belum adanya kesepakatan tarif sewa kios antara pedagang dan pengelola menjadi salah satu kendala utama.

“Pedagang mengaku hanya mampu membayar sekitar Rp200 ribu per bulan, sementara tarif yang beredar Rp600 ribu, sehingga belum ada titik temu,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mendorong penguatan sektor ketahanan pangan, khususnya komoditas padi dan kelapa.

Basuki menyebut produktivitas padi di Parimo masih berkisar 3 hingga 5 ton per hektare, lebih rendah dibandingkan daerah lain yang dapat mencapai 10 ton per hektare.

Menurutnya, peningkatan produktivitas tersebut perlu menjadi perhatian agar sektor pertanian di Parimo dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. ***

 

Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini

Pos terkait