KABAR SULTENG – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Muhammad Arus Abdul Karim, menghadiri Sarasehan Kebangsaan bertajuk “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global, Menuju Indonesia Raya”, yang berlangsung di Gedung Nusantara IV MPR RI, Selasa, 20 Mei 2025.
Sarasehan tersebut membahas perubahan geopolitik dunia dan peluang Indonesia dalam menyongsong masa depan. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani, Kepala BPIP Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., serta pimpinan lembaga tinggi negara, Panglima TNI, Kapolri, para gubernur, wali kota, bupati, dan Ketua DPRD se-Indonesia.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tiga stanza. Puluhan kepala daerah dan Ketua DPRD dari berbagai provinsi tampak khidmat menyanyikan lagu kebangsaan tersebut.
Baca juga: Ketua DPRD Sulteng Pimpin Pembahasan RPJMD 2025–2029, Gubernur Anwar Hafid Tekankan Hal Ini
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan, sarasehan ini menjadi ruang komunikasi strategis antar pimpinan lembaga negara dan daerah. Ia menekankan peran BPIP dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Acara ini momentum penting untuk merumuskan langkah strategis dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang terus berkembang,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa forum inisiasi BPIP ini bertujuan merekonstruksi strategi politik nasional dalam merespons tantangan global.
“Kita menyaksikan pergeseran kekuatan ekonomi dan politik dunia, munculnya isu-isu seperti perubahan iklim dan transformasi digital, serta meningkatnya kompleksitas hubungan antarnegara,” kata Muzani.
Ia menegaskan bahwa Indonesia harus tetap berpijak pada Pancasila sebagai warisan pendiri bangsa.
“Tanpa Pancasila, kita bukan lagi satu bangsa, melainkan terpecah menjadi kelompok-kelompok yang mengedepankan tafsir masing-masing,” tegasnya.
Muzani juga menambahkan, Presiden Prabowo Subianto menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pemerintah.
“Upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo seperti pemberantasan kemiskinan, korupsi, peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, buruh, penguatan UMKM, dan program-program langsung untuk rakyat adalah wujud nyata implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.***
