kabarsulteng.id

Tuai Kritikan, Terkuak Hubungan Bolong dan Tommy Diduga di Balik Proyek Revitalisasi RTH Tolitoli

Sulawesi Tengah20 Oktober 2025

Proyek Revitalisasi RTH Tolitoli Banjir Kritikan, Hubungan Bolong dan Tommy Terkuak

TOLITOLI, KABAR SULTENG – Proyek revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tanjung Batu Kabupaten Tolitoli terus […]

Sulawesi Tengah20 Oktober 2025

Penjelasan DPRD Sulteng Soal Isu Aktivitas Tambang Galian C di Mamboro Barat-Taipa

PALU, KABAR SULTENG – Isu adanya aktivitas tambang Galian C milik PT Arasmulya dan PT […]

Nasional19 Oktober 2025

Jasa Raharja Dorong Kesejahteraan Pegawai Lewat Program Training Purnabakti 2025

KABAR SULTENG – PT Jasa Raharja terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, […]

Nasional19 Oktober 2025

IndoStrategi Rilis 10 Kementerian Terbaik, Empat Menteri Dianggap Mainkan Peran Vital

KABAR SULTENG – Lembaga riset independen IndoStrategi merilis hasil evaluasi kinerja kementerian selama satu tahun […]

Sulawesi Tengah19 Oktober 2025

Dukung Program Nasional, Pemda Sigi Bangun Koperasi Merah Putih Bersama TNI

SIGI, KABAR SULTENG – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sigi bersama TNI resmi memulai pembangunan Kantor […]

Kasus Dugaan Penyalahgunaan Data Pribadi yang Libatkan Bank Mayapada Palu dan PT Chubb Life Naik ke Penyidikan

Sulawesi Tengah18 Oktober 2025

Libatkan Bank Mayapada Palu dan PT Chubb Life, Kasus Dugaan Penyalahgunaan Data Pribadi Naik ke Penyidikan

PALU, KABAR SULTENG – Kasus dugaan penyalahgunaan data pribadi yang melibatkan PT Chubb Life Insurance […]

Kasus Pokok Adalah Pencabulan Anak Perlu ditekankan sejak awal bahwa perkara utama dalam kasus ini adalah dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak, bukan dugaan penganiayaan oleh keluarga korban. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menempatkan anak sebagai subjek hukum yang wajib mendapat perlindungan maksimal dari negara. Dalam konteks ini, segala bentuk reaksi keluarga korban harus dipahami sebagai akibat langsung dari kejahatan utama, yakni perbuatan cabul terhadap anak yang seharusnya segera ditangani oleh kepolisian. 2. Keterlambatan Polisi Adalah Pemicu, Bukan Pembenaran Laporan Balik Kronologi menunjukkan bahwa laporan pencabulan telah masuk ke pihak kepolisian lebih dari satu minggu tanpa tindakan berarti. Barulah setelah keluarga korban bereaksi emosional, penegak hukum mulai bergerak memproses laporan. Fakta ini menunjukkan adanya kelalaian atau lambannya respons aparat penegak hukum, yang menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan dan bertindak spontan. Dalam perspektif hukum administrasi dan etik kepolisian, hal ini termasuk maladministrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, yaitu perilaku tidak profesional aparat yang merugikan masyarakat pencari keadilan. 3. Reaksi Keluarga Korban Bukan Tindak Pidana dalam Arti Substantif Meskipun secara formal tindakan fisik bisa disebut sebagai “penganiayaan”, namun unsur kesengajaan (mens rea) dalam Pasal 351 KUHP tidak terpenuhi secara penuh. Tindakan keluarga korban bukan didorong oleh niat jahat, melainkan oleh rasa frustrasi, marah, dan kecewa terhadap kejahatan yang menimpa anaknya serta lambannya proses hukum. Dalam hukum pidana modern, termasuk menurut doktrin alasan pemaaf (verontschuldiging), tindakan yang terjadi karena dorongan emosi yang wajar akibat ketidakadilan dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana. Prinsip ini dikenal sebagai “overmacht psikis” atau keadaan daya paksa batin yang diatur dalam Pasal 48 KUHP. 4. Polisi Wajib Melindungi Korban dan Keluarganya, Bukan Membuka Ruang Kriminalisasi Sebagai pelaksana undang-undang, penyidik kepolisian wajib mengedepankan perlindungan terhadap korban anak dan keluarganya, sebagaimana diatur dalam: Pasal 59A ayat (1) UU Perlindungan Anak, Pasal 43 UU TPKS, dan Pasal 7 ayat (1) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Artinya, laporan balik oleh pelaku tidak boleh dijadikan dasar untuk menekan atau mengkriminalisasi keluarga korban, karena hal itu justru bertentangan dengan asas perlindungan terhadap korban dan prinsip non-viktimisasi ganda (double victimization). 5. Fokus Penegak Hukum Harus pada Kejahatan Utama: Pencabulan Anak Secara hierarki kepentingan hukum, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual menempati prioritas tertinggi. Polisi berkewajiban untuk: Segera melakukan penyelidikan dan penahanan terhadap pelaku pencabulan (Pasal 21 ayat (1) UU Perlindungan Anak). Mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) sebagaimana prinsip universal Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia. Mencegah segala bentuk intimidasi atau balasan hukum terhadap keluarga korban. 6. Langkah Hukum yang Dapat Ditempuh Keluarga Korban Jika laporan pencabulan tidak ditangani secara profesional, keluarga korban berhak menempuh langkah hukum lanjutan, antara lain: Melaporkan ke Divisi Propam Polri atas dugaan kelalaian atau keberpihakan penyidik. Mengadu ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi penanganan laporan. Meminta perlindungan dan pendampingan ke LPSK, sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Saksi dan Korban. Meminta dukungan dari lembaga perlindungan anak atau lembaga bantuan hukum (LBH) untuk memastikan proses hukum berjalan objektif dan berpihak pada korban. 7. Kesimpulan: Negara Harus Hadir Melindungi, Bukan Menyalahkan Korban Kasus ini menunjukkan bahwa reaksi keluarga korban adalah konsekuensi dari lemahnya respons aparat penegak hukum. Secara moral dan yuridis, tidak pantas tindakan tersebut disamakan dengan tindak pidana penganiayaan yang berdiri sendiri. Negara melalui kepolisian justru harus memfokuskan penyidikan pada kejahatan utama, yakni pencabulan terhadap anak, serta memastikan keluarga korban: Tidak dikriminalisasi, Mendapat pendampingan hukum dan psikologis, dan Dilindungi dari segala bentuk tekanan hukum dari pihak pelaku.

Sulawesi Tengah18 Oktober 2025

Pengrajin Tenun Lokal Dukung Ranperda Inisiatif DPRD Palu, Sampaikan Catatan Penting

PALU, KABAR SULTENG – Pengrajin tenun lokal mendukung Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) tentang Pelestarian Batik […]

Sulawesi Tengah17 Oktober 2025

Nasib Tragis Lima Perempuan Buruh PT BMS Morowali: Laporkan Tindak Pelecehan Seksual Atasan Berujung Pemecatan

PALU, KABAR SULTENG – Nasib tragis dialami lima perempuan buruh PT Bintang Morowali Sejahtera (PT […]

Sulawesi Tengah17 Oktober 202517 Oktober 2025

DPRD Palu Godok Ranperda Pelestarian Batik dan Tenun Lokal, Arif Miladi: Demi Penguatan Identitas

PALU, KABAR SULTENG – DPRD Kota Palu 2024-2029 melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) kembali […]

Sulawesi Tengah17 Oktober 2025

Respons Warga Talise Terkait Ranperda Perlindungan Petani Garam Inisiatif DPRD Palu

PALU, KABAR SULTENG – Warga Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu merespons Rancangan Peraturan Daerah […]

Wakil Bupati Morowali Hadiri Rapat Paripurna ke-12 DPRD Bahas Ranperda RAPBD 2026

Sulawesi Tengah16 Oktober 2025

Wakil Bupati Morowali Hadiri Paripurna ke-12 DPRD Bahas Ranperda RAPBD 2026

MOROWALI, KABAR SULTENG – Wakil Bupati Morowali, Iriane Ilyas, menghadiri Rapat Paripurna ke-12 DPRD Morowali […]