PARIMO, KABAR SULTENG – Banjir kembali menjadi persoalan serius di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah. Sebanyak 191 kepala keluarga (KK) di enam desa Kecamatan Toribulu terdampak banjir yang terjadi pada 25 dan 27 September 2026.
Di saat pemerintah menangani dampak banjir terbaru, persoalan lebih lama belum sepenuhnya selesai. Delapan KK di Desa Sibalago masih bertahan di lokasi pengungsian akibat bencana banjir sejak 2024.
Kondisi itu menjadi perhatian Bupati Parimo, Erwin Burase, saat menyerahkan bantuan sembako sekaligus meninjau lokasi terdampak banjir di Kecamatan Toribulu, Rabu (7/10/2026).
Baca juga: Jelang HPS 2026, SPI Parimo Desak Perlindungan Lahan dan Hak Petani
Berdasarkan pendataan pemerintah, korban tersebar di enam desa. Desa Tomoli Utara menjadi wilayah dengan jumlah terdampak terbanyak, yakni 70 KK. Selanjutnya Toribulu Selatan 35 KK, Singura 30 KK, Sibalago 25 KK, Sienjo 15 KK, dan Tomoli Selatan 16 KK.
Erwin mengatakan banjir terjadi berulang di Parimo karena curah hujan tinggi di wilayah Parigi hingga Kasimbar. Menurut dia, kondisi itu tidak cukup dihadapi dengan penanganan setelah bencana terjadi.
“Banjir di wilayah kita terjadi berulang-ulang. Ini yang harus kita antisipasi bersama agar kejadian seperti ini tidak terus terjadi dan masyarakat tidak menjadi korban,” kata Erwin.
Ia meminta organisasi perangkat daerah teknis segera mengidentifikasi titik-titik yang menjadi penyebab banjir.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta tidak hanya bergerak ketika bencana sudah terjadi. Mitigasi harus dilakukan sejak dini.
“Ini saya minta kepada OPD teknis, BPBD dan Dinas PUPRP untuk melihat masalahnya, mengantisipasi dari awal agar kejadian banjir ini tidak terjadi berulang-ulang,” ujarnya.
Bantuan sembako yang diserahkan kepada warga merupakan bantuan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain sembako, pemerintah juga menyerahkan tenda dan sarung serta menyediakan mesin pompa air untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga.
Namun, persoalan paling mendesak terlihat di Desa Sibalago. Di desa itu, delapan KK masih menempati lokasi pengungsian. Mereka belum kembali ke tempat tinggal yang layak meski bencana yang memaksa mereka mengungsi telah berlangsung sejak 2024.
Dalam peninjauan tersebut, Erwin berdialog dengan warga. Sebagian tenda bahkan digunakan oleh lebih dari satu KK. Pemerintah juga mendapat informasi mengenai warga yang sedang sakit dan membutuhkan perhatian medis serta pemenuhan kebutuhan dasar.
Erwin menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah, katanya, harus memastikan warga yang telah lama berada di pengungsian mendapatkan solusi tempat tinggal.
Baca juga: Skema Baru Distribusi Solar Nelayan Parimo, DKP tak Tahu Dasar Hukum
Pemerintah Provinsi Sulteng disebut akan membantu pembangunan rumah permanen bagi warga terdampak. Sementara Pemkab Parimo telah menyiapkan dan menganggarkan pembebasan lahan seluas 37×40 meter.
Pembangunan rumah permanen itu akan ditindaklanjuti melalui proses tender. Erwin berharap pembangunan dapat segera berjalan.
“Pemerintah provinsi membantu pembangunan rumah permanen, sementara Pemkab sudah menyiapkan lahannya. Kita berharap prosesnya dapat segera berjalan sehingga masyarakat yang masih berada di pengungsian bisa mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak,” katanya.
Hunian permanen tersebut diharapkan menjadi jalan keluar bagi warga Sibalago yang selama ini masih hidup di pengungsian.
Erwin juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mewaspadai banjir. Potensi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan juga perlu diantisipasi.
Menurut dia, kondisi cuaca di Parimo tidak seragam. Sejumlah wilayah diguyur hujan dengan intensitas tinggi hingga memicu banjir. Di wilayah lain, masyarakat justru menghadapi kekeringan dan kesulitan memperoleh air bersih.
Karena itu, edukasi dan mitigasi bencana dinilai penting. Pemerintah juga diminta memperkuat edukasi kebencanaan hingga ke sekolah.
Erwin mengatakan keselamatan kelompok rentan harus menjadi prioritas ketika bencana terjadi, terutama anak-anak, lanjut usia, dan ibu-ibu.
Ia mengapresiasi relawan, petugas BPBD, pemerintah desa, camat dan jajarannya, serta masyarakat yang terlibat dalam penanganan bencana.
Pemerintah, kata Erwin, akan terus mendorong penanganan agar warga terdampak, terutama delapan KK yang masih mengungsi di Sibalago, segera memperoleh tempat tinggal yang lebih layak dan dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
