PARIMO, KABAR SULTENG – Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mendesak pemerintah daerah mempercepat Reforma Agraria sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Desakan itu disampaikan menjelang peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2026 yang jatuh pada 16 Oktober.
Bagi SPI Parimo, momentum tersebut tidak cukup diperingati dengan agenda seremonial. Pemerintah diminta mengevaluasi kebijakan pangan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap petani.
Ketua DPC SPI Parimo, Hartono, mengatakan peringatan HPS harus menjadi momentum untuk memperjuangkan kepastian hak atas tanah dan penyelesaian konflik agraria.
Baca juga: Skema Baru Distribusi Solar Nelayan Parimo, DKP tak Tahu Dasar Hukum
“HPS bukan sekadar agenda seremoni tahunan, melainkan seruan perjuangan bagi seluruh petani,” kata Hartono dalam keterangan pers yang diterima Kabarsulteng.id di Parigi, Rabu (7/10/2026).
Menurut dia, kedaulatan pangan di Parimo tidak dapat dipisahkan dari persoalan agraria. Petani membutuhkan akses terhadap tanah yang adil dan kepastian untuk mengelola lahan pertanian.
SPI, kata Hartono, memandang Reforma Agraria sebagai salah satu jalan utama menuju kedaulatan pangan. Tanpa redistribusi tanah yang adil dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif, keberlanjutan produksi pangan lokal dinilai menghadapi ancaman.
SPI Parimo juga mendesak Pemerintah Kabupaten Parimo menyelaraskan kebijakan daerah dengan kepentingan petani. Tuntutan itu mencakup akses tanah, perlindungan harga komoditas, kemudahan memperoleh pupuk, serta pengakuan terhadap kawasan daulat pangan yang dikelola masyarakat.
“Petani butuh akses terhadap tanah, perlindungan harga komoditas, kemudahan akses pupuk, serta pengakuan terhadap kawasan daulat pangan yang dikelola secara mandiri oleh rakyat,” ujar Hartono.
Desakan tersebut mengacu pada tema yang diusung Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI untuk HPS 2026, yakni “Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan Menuju Indonesia yang Adil, Makmur, dan Sentosa.”
Sebagai bagian dari gerakan petani internasional La Via Campesina, SPI Parimo kini mengonsolidasikan struktur organisasinya hingga tingkat basis. Konsolidasi itu menjadi bagian dari persiapan rangkaian kegiatan memperingati HPS.
Hartono mengatakan kegiatan yang disiapkan tidak hanya berupa kampanye publik. SPI Parimo juga akan menggelar diskusi publik, advokasi kebijakan pangan daerah, kampanye reforma agraria, hingga aksi damai.
Baca juga: Udara Palu Makin Buruk, JATAM Sulteng Desak Pemerintah Bertindak
“Kami sedang membentuk kepanitiaan internal untuk mengonsolidasikan massa,” katanya.
Melalui momentum HPS 2026, SPI Parimo berharap pemerintah daerah memperkuat perlindungan terhadap ruang kelola petani.
Bagi SPI, kedaulatan pangan bukan hanya soal ketersediaan pangan. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan siapa yang menguasai tanah, siapa yang mengelola lahan, dan sejauh mana petani memperoleh kepastian untuk mempertahankan ruang produksinya.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
