JAKARTA, – Momentum Hari Kartini setiap 21 April kini tak lagi sekadar soal kebaya dan seremoni. Di dunia profesional, peringatan ini menjadi pengingat keras bahwa ruang setara bagi perempuan adalah keharusan.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menjadi salah satu pemain besar yang serius membuktikan bahwa kesetaraan gender adalah mesin penggerak kinerja perusahaan.
Bukan sekadar angka di atas kertas, Direktur Utama BRI Sunarso (sebelumnya tertulis Hery Gunardi) mengungkapkan bahwa dari total 86 ribu karyawan BRI, sebanyak 36 ribu atau 43% adalah perempuan. Komposisi yang mendekati angka seimbang ini menciptakan ekosistem kerja yang lebih sehat dan dinamis.
“Kehadiran perempuan di kursi kepemimpinan memberi perspektif yang lebih luas dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Ini bukan cuma soal keadilan, tapi soal memperkuat budaya kerja yang beragam,” tegasnya.
Dominasi perempuan di BRI tidak berhenti di level staf. Data terbaru menunjukkan 25,63% posisi manajerial, mulai dari manajer junior hingga jajaran manajemen puncak, kini diduduki oleh kaum hawa.
Untuk memastikan regenerasi pemimpin perempuan tetap berjalan, BRI menginisiasi program BRILiaN Women Leaders Indonesia (BWLI). Program ini menjadi kawah candradimuka bagi karyawan perempuan untuk mengasah skill kepemimpinan, memperluas jejaring, hingga memperkuat personal branding agar siap bersaing di level nasional maupun global.
Inklusivitas ini pun menyentuh kelompok disabilitas. BRI memberikan panggung yang sama bagi perempuan penyandang disabilitas untuk berkarya dan mandiri secara ekonomi, membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk berkontribusi bagi negara.
Semangat “Kartini” ini juga dibawa BRI ke luar tembok kantor melalui Holding Ultra Mikro. Bersama PNM dan Pegadaian, BRI telah merangkul sekitar 23 juta nasabah, yang mayoritas adalah perempuan penggerak ekonomi keluarga.
Melalui ekosistem ini, para ibu dan pelaku usaha perempuan tidak hanya disuntik modal, tapi juga dibekali literasi keuangan dan pendampingan usaha agar bisa “naik kelas”.
“Kami ingin memastikan perempuan punya peluang setara untuk memperkuat ekonomi keluarga. Jika perempuan berdaya, ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan pasti akan terwujud,” pungkasnya.(Adv)
