PALU, KABAR SULTENG – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bersama Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah meluncurkan sekaligus membedah dua buku di Kota Palu, Kamis (12/11/2026).
Dua buku tersebut masing-masing berjudul Tambang dan Sisi Gelap: Dampak Industri Ekstraktif terhadap Munculnya Prostitusi, Narkoba, dan HIV/AIDS serta Kasus Poso: Konflik, Kebenaran dan Hak Asasi Manusia: Analisis Krisis Akar Masalah, Peredaran Senjata dan Tanggung Jawab Negara.
Baca juga: Alasan Muhammadiyah Minta Rokok dan Vape Diberi Label Non-Halal
Kegiatan ini dihadiri langsung sejumlah penulis, yakni Ridho Al-Hamdi, M. Busyro Muqoddas, Trisno Raharjo, David Efendi, dan M. Alfian Dja’far.
Salah satu penulis sekaligus penyelenggara kegiatan, Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., menjelaskan, pemilihan Kota Palu sebagai lokasi peluncuran dan bedah buku berkaitan dengan pelaksanaan Tanwir Muhammadiyah yang dijadwalkan berlangsung di ibu kota Sulawesi Tengah tersebut tahun ini.
Menurut Trisno, peluncuran kedua buku itu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Tanwir Muhammadiyah.
“Bagian dari semarak Tanwir Muhammadiyah di Kota Palu,” kata Trisno yang juga menjabat Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Sementara itu, Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Busyro Muqoddas, menegaskan penerbitan kedua buku tersebut tidak berkaitan dengan dinamika politik yang sedang berlangsung.
Ia menjelaskan, ada dua pertimbangan yang mendasari pemilihan Kota Palu sebagai lokasi peluncuran. Salah satunya karena Palu menjadi tuan rumah pelaksanaan Tanwir Muhammadiyah.
Busyro juga menjelaskan, Tanwir merupakan forum permusyawaratan tertinggi kedua dalam organisasi Muhammadiyah setelah Muktamar. Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas bagaimana nilai-nilai agama diwujudkan secara konkret dalam kehidupan, sekaligus mengintegrasikan komitmen keagamaan dan kebangsaan.
Busyro menegaskan, penerbitan kedua buku itu juga tidak memiliki maksud terselubung, termasuk untuk membangkitkan sentimen emosional yang keliru di tengah masyarakat.
Sebaliknya, Muhammadiyah ingin mencegah tragedi kemanusiaan serupa kembali terjadi akibat kepentingan dan kekuatan tertentu. Selain itu, penerbitan buku tersebut diharapkan dapat mendorong objektivitas keilmuan serta penegakan keadilan yang berlandaskan etika dan akal sehat.
Kedua buku itu, lanjutnya, dipersembahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, keagamaan, dan kebangsaan dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab di Indonesia.
Bedah buku tersebut juga menghadirkan sejumlah penanggap. Dari DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, hadir tiga anggota dewan, yakni Wiwik Jomiatul Rofiah, Burhanuddin Syafii, dan Mahfud Masuara.
Penanggap lainnya adalah Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Nisbah, S.Sos., M.Si., akademisi Universitas Muhammadiyah Palu Dr. Taufan Samuin, M.Si., serta Abdul Majid dari Lembaga Pengawas Etik Sulteng.
Seluruh penanggap tersebut hadir langsung dalam kegiatan. Sementara itu, dua penanggap lainnya, termasuk Pendeta Damanik, turut tercatat dalam daftar penanggap.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
