PARIMO, KABAR SULTENG – Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, masih menjadi persoalan serius. Sepanjang 2025, sebanyak 10 ibu meninggal dan 70 bayi baru lahir meninggal di daerah itu.
Angka kematian ibu tersebut menjadi yang tertinggi kedua di Sulteng. Pemerintah Kabupaten Parimo kini memperkuat strategi untuk menekan angka kematian ibu dan anak (KIA).
Pemkab Parimo bersama Yayasan IPAS Indonesia menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KIA dan Kerangka Kerja Daerah (KKD) KIA. Penyusunan berlangsung di Bappelitbangda Parimo, Kamis (1/10/2026).
Parimo dipilih Bappenas dan Kementerian Kesehatan sebagai daerah percontohan atau piloting Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak (KKNPKIA) di Sulteng.
Baca juga: Disdikbud Parimo Mutasi Guru yang Diduga Lakukan Kekerasan Terhadap Siswa
Pemilihan itu mempertimbangkan kondisi geografis Parimo yang menantang, kapasitas fiskal daerah, serta persoalan kematian ibu dan anak yang masih tinggi.
Data 2025 menunjukkan eklamsia menjadi penyebab utama kematian ibu. Sementara pada anak, gangguan respirasi dan kardiovaskular menjadi penyebab kematian yang dominan.
Masalah itu diperberat sejumlah faktor lain. Angka perkawinan anak di Parimo mencapai 13,49 persen pada 2024. Cakupan pemeriksaan kehamilan enam kali atau ANC 6 kali baru 44,25 persen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parimo, Irwan, mengatakan RAD KIA periode 2027-2031 tidak boleh berakhir sebagai dokumen administratif.
Menurut dia, setiap perangkat daerah harus memiliki indikator yang jelas dan mampu menerjemahkan rencana tersebut ke dalam program yang bisa dijalankan.
“Dalam RAD nantinya, tidak lagi bersifat umum, jadi harus aplikatif dan siap dilaksanakan. Indikatornya harus jelas,” kata Irwan.
Ia mengatakan pemerintah juga perlu mengubah pendekatan dalam menangani persoalan KIA. Masyarakat dan komunitas, kata dia, tidak boleh terus ditempatkan sebagai pihak yang disalahkan.
“Sebagai pelayan publik, pemerintah daerah yang harus berinovasi merangkul seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas adat terpencil,” ujarnya.
Penyusunan RAD KIA akan menggunakan analisis berdasarkan karakteristik wilayah Parimo bagian selatan, tengah, dan utara. Pemerintah juga melibatkan masyarakat melalui lokakarya dan diskusi kelompok terarah atau FGD dari tingkat desa hingga kabupaten.
Langkah berikutnya adalah memastikan agenda KIA masuk ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah 2027.
Konsultan IPAS Indonesia, Nur Safitri Lasibani, mengatakan keberhasilan RAD KIA membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Menurut dia, setiap pihak harus memiliki rasa kepemilikan terhadap rencana tersebut.
Baca juga: Warga Baliara Parimo Dilapor Atas Dugaan Pengrusakan Fasilitas Galian C, Kades: Itu Tambang Ilegal
“RAD ini disusun secara partisipatif agar tercipta rasa kepemilikan oleh multipihak dan lintas sektor,” kata Nur Safitri.
Ia menegaskan program prioritas dan alokasi anggaran untuk KIA harus masuk dalam APBD 2027.
Pemkab Parimo juga telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak (TP2AKIA). Tim ini akan mengoordinasikan program lintas dinas, melakukan pemantauan pertengahan tahun, serta mengevaluasi capaian setiap tahun.
Target akhirnya bukan sekadar menyusun RAD KIA. Pemerintah ingin memastikan kebijakan tersebut berujung pada layanan kesehatan yang lebih responsif, tepat sasaran, dan berbasis data untuk menekan kematian ibu dan bayi di Parimo.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
