PARIMO, KABAR SULTENG – DPRD Parigi Moutong kembali menunda pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang akan menyelidiki persoalan usulan jumlah Wilayah Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WP-WPR). Penundaan itu dipicu usulan dari fraksi partai Golkar.
“Dari Fraksi Golkar meminta menunda pembentukan Pansus hari ini, sebab dari partai perlu melakukan kajian lebih dalam,” usul anggota Fraksi Golkar, Imam Muslihun, dalam paripurna pada Selasa, 11 November 2025.
Imam Muslihun bilang, usulan penundaan pembentukan Pansus merupakan perintah partai.
Baca juga: Bupati Erwin Minta Wilayah Pertanian Tidak Tersentuh Tambang Sesuai Revisi RTRW Parigi Moutong
Dari Fraksi Perindo yang merupakan salah satu partai pengusul untuk pembentukan pansus tersebut tidak mempersoalkan penundaan. Namun Fraksi Perindo meminta penjadwalan kembali pembentukan Pansus WP-WPR.
Sama halnya dengan Fraksi Perindo, Fraksi PKB, Nasdem serta PKS tidak mempermasalahkan usulan Fraksi partai Golkar. Tiga fraksi tersebut sepakat jika dilakukan penjadwalan kembali untuk pembentukan pansus WP-WPR.
Di sisi lain, fraksi Gerindra menyetujui usulan penangguhan hingga penjadwalan kembali pembentukan Pansus, meski sebelumnya diketahui bahwa fraksi Gerindra tidak sepakat adanya pembuatan Pansus tersebut.
Sebelumya, pada Senin 10 November 2025, DPRD telah menunda pembentukan Pansus WP-WPR lantaran fraksi dari partai Gerindra tidak hadir.
Untuk diketahui, lahirnya gagasan pembentukan Pansus ini dipicu 53 titik usulan penetapan WPR beberapa waktu lalu. Di mana dari 16 titik yang diketahui bupati bertambah menjadi 53 titik.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
