Menurutnya, BPJN harus segera mengevaluasi dan membongkar item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
Kritik terhadap PT Bumi Duta Persada bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, perusahaan yang bermarkas di Jakarta ini juga disorot dalam beberapa proyek besar yang bersumber dari dana negara.
Pada medio 2019, PT Bumi Duta Persada memenangkan proyek pembangunan Jembatan V Palu atau Jembatan Lalove senilai Rp59 miliar.
Proyek tersebut mendapat banyak kritik dari anggota DPRD Kota Palu karena keterlambatan pekerjaan dan tidak tercapainya target waktu penyelesaian.
Dilansir dari media.alkhairaat.id, proyek itu sudah mengalami dua kali adendum kontrak akibat keterlambatan, hingga harus diperpanjang. Dalam kontrak awal, pekerjaan dimulai 17 Juni 2019 dan dijadwalkan selesai 13 Desember 2019, namun hingga 18 Desember 2019 progresnya baru mencapai 47 persen.
Keterlambatan itu bahkan sempat ditinjau langsung oleh Komisi C DPRD Kota Palu, serta menjadi temuan Inspektorat dan BPK.
