PARIMO, KABAR SULTENG – Hubungan kemitraan antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, dengan pemerintah daerah setempat memanas.
Pemicunya, dugaan manipulasi informasi publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat yang dinilai gemar mengklaim sepihak agenda milik organisasi non-pemerintah.
Ketua Kadin Parimo, Faradiba Zaenong, langsung melayangkan protes keras kepada bupati. Ia mendesak agar pejabat Diskominfo yang bertanggung jawab atas narasi publikasi tersebut segera dicopot dari jabatannya.
“Jika berulang kali terjadi dan terus mengaburkan fakta, maka pejabat yang bertanggung jawab terhadap narasi seperti ini seharusnya dicopot,” kata Faradiba dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kabarsulteng.id, Sabtu (30/5/2026).
Masalah ini memuncak usai pelaksanaan “Dialog Optimalisasi Kualitas Ekspor Komoditas Durian Parigi” di PT Sentra Pangan Sejahtera (SPS), Desa Avulua.
Baca Juga: Ratusan Pemancing Ramaikan PSI Poso Fishing Tournament 2026
Melalui rilis resminya, Diskominfo memosisikan agenda tersebut sebagai program kerja Pemerintah Kabupaten Parimo bersama Badan Karantina Indonesia. Padahal, Kadin mengantongi bukti dokumen otentik.
Berkas surat undangan yang terbit sebelum acara membuktikan bahwa dialog strategis itu dirancang, dipersiapkan, dan didanai penuh oleh internal Kadin.
Faradiba menilai, tindakan Diskominfo bukan lagi sekadar kecerobohan redaksional, melainkan pola usang yang terus berulang untuk mengerdilkan peran pihak luar demi kepentingan citra pemerintah.
“Jangan sampai informasi publik berubah menjadi alat pencitraan yang mengorbankan fakta,” tutur Faradiba.
Mendapat hantaman kritik, Kepala Diskominfo Parimo, Haerudin, langsung angkat suara. Ia tidak membantah adanya kekeliruan dalam rilis yang dikeluarkan institusinya.
Baca Juga: Trinusa Group Salurkan Puluhan Hewan Kurban di Morowali Utara hingga Kota Palu
Haerudin berdalih, staf pembuat berita mengembangkan narasi hanya berdasarkan teks sambutan formal di lokasi acara.
“Saya menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf atas kekeliruan yang terjadi dalam pemberitaan rilis tersebut,” ujar Haerudin saat dikonfirmasi.
Haerudin mengaku telah menghubungi Ketua Kadin Parimo secara personal untuk meredam ketegangan.
Kasus ini, klaim dia, akan menjadi bahan evaluasi total agar struktur penulisan humas Pemkab ke depan lebih cermat dan berpijak pada realita di lapangan. (**)
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
