PALU, KABAR SULTENG – Warga penambang Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), kembali turun ke jalan pada Rabu (28/1/2026).
Warga penambang Poboya kembali menyuarakan tuntutan penciutan sebagian lahan konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM) dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Aksi ini menjadi puncak akumulasi kekecewaan warga penambang Poboya yang merasa aspirasi mereka terus terabaikan.
Bagi mereka, tuntutan penciutan konsesi bukan sekadar isu tambang, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup ribuan keluarga yang bergantung pada aktivitas tambang rakyat di Poboya.
Sehari sebelum aksi, pada Selasa malam (27/1/2026), massa penambang melakukan pra kondisi dengan memblokir akses jalan menuju area tambang.
Puluhan truk dan kendaraan pengangkut material diparkir berjajar di badan jalan. Ratusan penambang duduk berkelompok, sementara aktivitas tambang berhenti total. Situasi malam itu mencerminkan kesiapan dan keseriusan massa dalam memperjuangkan aspirasi mereka.
Baca juga: Kisah 15 WNA Filipina Diselamatkan Nelayan Buol di Perairan Indonesia
Pantauan di lokasi menunjukkan barisan truk tambang terparkir rapat di jalur tanah berbatu, diterangi lampu kendaraan dan cahaya warung darurat di pinggir jalan.
Aksi demonstrasi ini dibenarkan tokoh Front Pemuda Kaili (FPK) Sulawesi Tengah, Amir Sidiq. Ia memastikan ribuan penambang rakyat turun langsung ke jalan sejak pagi hari.
“Benar, hari ini kami turun aksi,” kata Amir.
Demonstrasi dijadwalkan mulai pukul 09.00 WITA. Massa bergerak ke empat titik strategis di Kota Palu, yakni Kantor DPRD Kota Palu, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, serta Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
Amir memperkirakan jumlah massa mencapai 4.000 hingga 5.000 orang. Mereka berasal dari berbagai profesi yang selama ini menggantungkan hidup dari tambang rakyat, mulai dari sopir truk, operator tromol, buruh angkut, hingga pekerja tambang lainnya.
Menurut Amir, seluruh aktivitas penambangan rakyat di Poboya dihentikan sementara demi menyukseskan perjuangan bersama. Ia menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk solidaritas kolektif.
“Pekerjaan kita tinggalkan sementara. Mari sama-sama turun ke jalan,” ujarnya. Amir juga memastikan dirinya menjadi salah satu orator dalam aksi tersebut.
Tokoh masyarakat lingkar tambang Poboya, Sofyar, menilai aksi ini sebagai momentum penting untuk kembali memperjuangkan penetapan WPR yang selama ini dinantikan warga.
Menurutnya, perjuangan penciutan lahan konsesi PT CPM sudah terlalu lama terhambat, sementara masyarakat penambang terus berada dalam situasi tidak pasti.
“Warga penambang tidak ingin terus-terusan menjadi penonton di tanah leluhur mereka sendiri,” tegas Sofyar.
Ia mengajak seluruh elemen penambang dan masyarakat lingkar tambang untuk tetap kompak dan berada dalam satu barisan perjuangan.
“Kita harus kompak. Satu barisan. Semua hentikan aktivitas dan turun bersama,” katanya.
Sofyar menegaskan bahwa aksi yang digelar bersifat damai dan tidak anarkis. Massa hanya ingin menyampaikan aspirasi secara terbuka dan meminta dukungan nyata dari wakil rakyat serta pemangku kebijakan di daerah maupun pusat.
Ia juga menyebut bahwa syarat pengusulan WPR sebenarnya telah dipenuhi. Dukungan masyarakat, tokoh adat, serta berbagai upaya administratif telah dilakukan. Namun hingga kini, penetapan WPR belum juga terwujud.
“Sudah bertahun-tahun kami sabar menunggu. Tapi belum juga diwujudkan,” ungkapnya.
Kekecewaan juga disampaikan Sofyan terkait stigma negatif yang kerap dilekatkan kepada penambang rakyat Poboya, terutama label ilegal.
Menurutnya, penilaian tersebut sering kali dilakukan secara sepihak tanpa melihat perjuangan panjang masyarakat untuk mendapatkan legalitas.
“Orang hanya menilai sepihak. Mereka tidak tahu perjuangan kami untuk dilegalkan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penambang rakyat justru ingin diberi akses resmi oleh negara agar WPR dapat diatur secara mandiri dan bertanggung jawab.
“Kami ingin diberi akses oleh negara untuk mengatur sendiri WPR. Bagaimana kami mau berbuat jika WPR selalu dihambat,” katanya.
Tokoh lingkar tambang Poboya lainnya, Sofyan Aswin, turut mengajak warga untuk tetap solid dan menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.
Ia menegaskan bahwa ribuan keluarga di Poboya menggantungkan hidup dari aktivitas tambang rakyat. Jika tambang rakyat dihentikan tanpa solusi, dampaknya akan sangat besar bagi perekonomian warga.
“Lewat aksi ini, kami ingin tunjukkan niat baik kami. Jangan kami terus diserang dengan stigma negatif,” kata Sofyan.
Ia menegaskan bahwa masyarakat sudah berulang kali meminta kepada negara untuk diberikan WPR, namun hingga kini belum ada kepastian.
“Kami sudah berupaya meminta kepada negara untuk diberi WPR. Tapi itu tak kunjung ada,” tandasnya.
Aksi ribuan penambang rakyat Poboya hari ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan hidup masyarakat dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
Di balik barisan massa dan truk yang terparkir di jalanan, tersimpan harapan agar negara hadir memberikan kejelasan dan keadilan bagi penambang rakyat di tanah mereka sendiri.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
