PARIMO, KABAR SULTENG – Pemerintah Daerah Parigi Moutong (Parimo) memastikan belum memiliki wacana untuk merumahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik paruh waktu maupun penuh waktu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Parimo, Zulfinasran, menegaskan hal tersebut saat dihubungi, Kamis (25/3/2026).
Zulfinasran mengatakan, hingga saat ini Pemda Parimo tetap berkomitmen mengalokasikan anggaran gaji PPPK secara penuh, termasuk untuk tahun anggaran 2027.
“Belum ada sikap seperti itu. Bahkan TAPD untuk 2027 masih menginput kebutuhan gaji sesuai jumlah pegawai yang ada sekarang, baik PPPK, CPNS, maupun PNS,” ujar Zulfinasran.
Ia mengakui, kebijakan tersebut berdampak pada besarnya beban anggaran daerah. Saat ini, total kebutuhan gaji pegawai termasuk PPPK di Parimo mencapai sekitar Rp280 miliar.
Baca juga: Isu Jual Beli Jabatan di Parimo Mencuat, Sekda Zulfinasran: Segera Laporkan
Meski demikian, Zulfinasran menilai belanja pegawai memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Sekitar 13 ribu pegawai di Parimo berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal melalui aktivitas belanja sehari-hari.
“Anggaran itu diterima langsung oleh pegawai. Dampaknya pasti ke ekonomi, mereka belanja di pasar dan menggerakkan usaha masyarakat,” jelasnya.
Namun, tingginya belanja pegawai juga membuat anggaran untuk sektor lain menjadi terbatas, seperti pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat.
Zulfinasran mengungkapkan, Pemda sempat mengkaji sejumlah skenario, termasuk kemungkinan mengalihkan anggaran dari belanja pegawai ke infrastruktur. Namun, opsi tersebut dinilai memiliki konsekuensi besar.
“Kalau kita ambil keputusan merumahkan, misalnya untuk PPPK lalu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, berarti ada sekitar 6.000 orang yang tidak mendapatkan gaji. Ini tentu berdampak luas,” ungkapnya.
Di sisi lain, pengalihan anggaran ke infrastruktur juga berpotensi membuka lapangan kerja baru. Misalnya, jika Rp200 miliar dibagi menjadi 200 paket proyek, maka ratusan pekerjaan dapat menyerap tenaga kerja.
Meski begitu, Pemda tetap harus menghitung secara cermat dampak ekonomi dari setiap kebijakan, baik terhadap masyarakat, pelaku usaha, maupun sektor perdagangan seperti toko material bangunan.
Saat ini, Pemda Parimo terus mencari alternatif sumber pembiayaan agar program infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan tanpa harus mengurangi belanja pegawai secara signifikan.
“Kita masih berupaya mencari sumber anggaran lain, supaya infrastruktur dan pemberdayaan tetap berjalan tanpa harus mengorbankan pegawai,” tutupnya.***
