PALU, KABAR SULTENG – Ketua DPRD Sulteng Mohammad Arus Abdul Karim menegaskan bahwa skema Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan selama ini tidak adil, karena daerah penghasil nikel hanya menerima kerusakan lingkungan, beban sosial, dan gelombang aksi protes masyarakat.
Arus meminta pemerintah pusat segera mempertimbangkan ulang keadilan DBH, mengingat daerah merupakan pihak yang paling terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan.
Ia menilai, meski nikel ditambang, diangkut, dan diolah di wilayah daerah, porsi manfaat yang kembali ke daerah masih jauh dari kata layak.
Baca juga: Deretan Kasus Kecelakaan Kerja hingga Dugaan Eksploitasi Buruh di PT IMIP
“Daerah hanya merasakan dampak lingkungan dan infrastruktur yang rusak. Parahnya lagi, demo terjadi di daerah, sedangkan izin dan pajaknya diatur pemerintah pusat. Ini sangat jauh dari rasa keadilan,” tegas Arus saat pembentukan Forum DPRD Penghasil Nikel di Kantor DPRD Sulteng, Minggu (7/12/2025).
Arus menyebut, daerah tetap bangga menjadi bagian penting dari rantai pasok energi masa depan dunia. Namun, di balik kontribusi besar tersebut, ketimpangan yang dirasakan daerah tidak bisa diabaikan.
“Daerah-daerah kita adalah pahlawan devisa bagi Indonesia dan telah menjadi motor penggerak utama hilirisasi industri nasional, khususnya nikel,” ujarnya.
Menurut Arus, pembentukan Forum DPRD Penghasil Nikel merupakan langkah strategis dan mendesak.
Forum itu menjadi wadah menyatukan sikap wakil rakyat di daerah bersama pemerintah daerah, agar aspirasi daerah penghasil nikel didengar dan diakomodasi dalam kebijakan nasional.
“Pemerintah pusat harus meninjau kembali DBH untuk daerah. Jangan sampai daerah hanya mendapat kerusakan dan demo masyarakat,” tegasnya.
Diketahui, Forum DPRD Penghasil Nikel ini digagas oleh Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim dengan melibatkan empat provinsi lain, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
