MOROWALI, KABAR SULTENG – Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, SE, membuka secara resmi Sosialisasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan yang berlangsung di Aula Hotel Soldadu, Desa Bente, Bungku Tengah, Kamis (04/12).
Sosialisasi Posbankum ini menjadi langkah nyata Pemerintah Kabupaten Morowali dalam menghadirkan layanan hukum gratis bagi masyarakat. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden melalui Kementerian Hukum dan HAM RI, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemkab Morowali melalui Bagian Hukum Setkab Morowali bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah.
Dalam sambutannya, Wabup Iriane menegaskan bahwa Posbankum akan berfungsi sebagai pusat layanan hukum di tingkat desa dan kelurahan, mulai dari konsultasi, advokasi, hingga pendampingan di pengadilan.
“Pemerintah Daerah Morowali juga akan menggandeng lembaga bantuan hukum terakreditasi agar layanan yang diberikan memiliki kualitas dan kepastian hukum yang jelas, sebagaimana tertuang dalam Perda Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin,” ujarnya.
Iriane juga berharap para kepala desa dan lurah yang hadir dapat memanfaatkan sosialisasi ini untuk menggali informasi terkait solusi dan layanan hukum, baik berupa konsultasi maupun pendampingan.
Sosialisasi ini turut dihadiri Perwakilan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah Sopian, A.Md.IP., SH., MH, I Nyoman Sukamasa, SH., MH, dan Patricia Cicilia Maria, S.Kom, Kabag Hukum Bahdin Baid, SH., MH, serta pimpinan OPD, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Morowali.
Acara ditutup dengan penyerahan piagam penghargaan dan sertifikat dari Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah kepada Kepala Desa Bahomoahi.
