PALU, KABAR SULTENG – Ketua DPRD Sulteng, HM Arus Abdul Karim hadiri rapat Forkopimda yang fokus bahas pemberantasan tambang ilegal.
Rapat ini dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, berlangsung di Kota Palu pada Senin (15/9/2025).
Rapat Forkopimda dihadiri Pangdam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Kapolda Sulteng Irjen Pol Dr. Agus Nugroho, Wakil Wali Kota Palu Liliana Imelda Muhidin, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase, Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae, Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan, Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Deni Gunawan, serta perwakilan TNI AL dan TNI AU.
Dalam rapat, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerintah bersama Forkopimda untuk berantas tambang ilegal (PETI), termasuk praktik illegal fishing dan illegal logging yang merusak lingkungan serta mengancam ketahanan pangan.
Baca Juga: Gubernur Anwar Hafid Pimpin Rapat Forkopimda, Fokus Berantas Tambang Ilegal
“Alhamdulillah, Forkopimda hari ini lengkap hadir. Kami membahas persoalan ekonomi, kamtibmas, dan khususnya penertiban tambang ilegal. Kami ingin keputusan ini langsung menjawab keluhan masyarakat,” tegas Anwar Hafid.
Gubernur juga mengingatkan masyarakat agar tidak terjerumus dalam aktivitas pertambangan tanpa izin.
Pemerintah, kata dia, terus menyiapkan solusi agar masyarakat dapat bekerja dengan cara yang benar.
“Yang penting jangan illegal. Pemerintah selalu hadir memberi solusi terbaik. Kami berharap saudara-saudara kita yang masih menambang tanpa izin bisa menghentikan kegiatannya dan beralih ke usaha yang sesuai aturan,” ujarnya.
Sejumlah kepala daerah menyatakan dukungan penuh dalam upaya berantas tambang ilegal. Wakil Bupati Sigi menyoroti pentingnya penanganan galian C yang memicu banjir di beberapa wilayah.
Dari Kabupaten Donggala, pemerintah daerah meminta penguatan peran Satgas provinsi untuk menekan potensi tambang ilegal.
Baca Juga: Pemkot Angkat Bicara Soal Logo HUT-47 Kota Palu: Ada Motif Kelor di Angka 4
Sementara Bupati Parigi Moutong menegaskan langkah konkret dengan mengeluarkan edaran resmi mencegah aktivitas tambang ilegal di tingkat desa.
Menutup rapat, Gubernur Anwar Hafid menekankan perlunya kerja sama seluruh unsur Forkopimda agar penertiban berjalan efektif.
“Kalau kita bergerak sendiri-sendiri, hasilnya tidak maksimal. Karena itu kita harus solid, sinergi, dan terkoordinasi,” ujarnya.
Rapat Forkopimda ini menyepakati penguatan langkah bersama sekaligus mendorong pembentukan Satgas penanganan PETI dan galian C tingkat provinsi.
Upaya ini menjadi langkah nyata pemerintah Sulawesi Tengah untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberantas tambang ilegal yang meresahkan masyarakat. ***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
