Memasuki periode kedua, Hadianto menegaskan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks. Salah satu kebijakan strategis dari pemerintah pusat yang harus dihadapi adalah transfer dana berbasis kinerja, yang mewajibkan daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimal 30 persen. Saat ini, PAD Kota Palu masih berada di angka Rp300 miliar, sehingga perlu upaya lebih keras untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Selain itu, kebijakan tiga hari kerja di kantor dan dua hari kerja dari mana saja yang akan diterapkan mulai 24 Maret 2025 menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan efektivitas pelayanan publik. Hadianto menekankan bahwa kebijakan ini harus dievaluasi secara strategis agar tidak menghambat kinerja pemerintahan.
Sebagai penutup, Hadianto menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi tantangan ke depan. Ia berharap sinergi yang telah terbentuk dapat semakin diperkuat untuk memastikan Kota Palu terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik bagi warga.
Ikuti update berita menarik lainnya di saluran WhatsApp Official kabarsulteng.id, klik di sini
