Program Satu Desa Satu Faskes Satu Nakes, Pengamat: Sentuh Akar Masalah Kesehatan

Capres Ganjar Pranowo Terima Keluhan Anak Muda di Sulteng
Calon Presiden Ganjar saat berdialog dengan sejumlah anak muda di Kota Palu. (Foto: kabarsulteng.id)

KABAR SULTENG – Program Satu Desa Satu Faskes Satu Nakes termasuk program unggulan pasanagn calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pengamat kebijakan publik menyebut, baru Ganjar-Mahfud paslon yang mempunyai program bidang kesehatan, yang langsung menyentuh akar masalah.

Program Satu Desa Satu Faskes Satu Nakes ini khususnya akan diberlakukan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ganjar menegaskan, rakyat membutuhkan layanan kesehatan yang dekat, cepat, murah, dan baik. Oleh karena itu, program Satu Desa Satu Faskes Satu Nakes tentunya bisa menjadi jawaban bagi masyarakat yang berada di desa-desa kawasan 3T tersebut.

BACA JUGA: Sivitas Akademika Universitas Tadulako Serukan Pemilu Damai, Prof Amar: Jadilah Pemilih Cerdas

“Semua orang pasti maunya sehat terus. Kalaupun sakit, berharap berobatnya gampang dan murah. Kalau bisa gratis, tapi kenyataan tidak demikian. Sampai kini, masih banyak saudara kita di wilayah 3T yang susah berobat, karena tidak ada faskes (fasilitas kesehatan) ataupun nakes (tenaga kesehatan),” kata Ganjar.

Karenanya, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu, pembangunan fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat sangatlah penting dan vital.

Menurut dia, setidaknya pada satu desa terdapat fasilitas pelayanan kesehatan setingkat puskesmas pembantu (pustu).

“ Fasilitas kesehatan dengan satu paket tenaga kesehatan, syukur-syukur satu dokter. Maka itu akan menyelesaikan persoalan transportasi dan konektivitas, serta memudahkan warga berobat,” katanya, Senin (5/2/2024).

Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga saat ini di Indonesia baru ada 10.292 puskesmas dan 24.076 puskesmas pembantu. Sementara jumlah desa di Tanah Air sebanyak 74.961.

Karena itulah, pasangan Ganjar-Mahfud mencanangkan program Satu Desa Satu Faskes Satu Nakes agar semua orang gampang berobat dan ditangani oleh ahlinya. Memang idealnya di setiap desa terdapat satu unit fasilitas kesehatan yang layak dan minimal seorang tenaga kesehatan profesional.

“Program ini adalah bagian dari komitmen Ganjar-Mahfud untuk membangun sumber daya manusia (SDM) desa,” katanya.

BACA JUGA: Huabao Jalin Kerja Sama dengan Polda Sulteng Perkuat Keamanan di Bungku Barat Morowali

Ganjar Pranowo semakin menegaskan bahwa dalam membangun Indonesia harus dimulai dari desa. Jika desa baik, maka Indonesia akan menjadi lebih baik. Dengan penanganan pasien lebih cepat, maka rakyat tidak perlu berlama-lama sakit yang dapat menghambat produktivitas dalam bekerja.

Pengamat Kebijakan Publik dari Center For Youth and Population Research (CYPR), Boedi Rheza mengatakan, program Satu Desa Satu Faskes Satu Nakes telah menunjukkan perhatian dan prioritas Ganjar Pranowo dalam pembangunan bidang kesehatan.

Terlbih dengan jumlah penduduk saat ini mencapai sekitar 275 juta jiwa, tentunya penting untuk merumuskan strategi pembangunan bidang kesehatan yang menyasar pada penguatan penyediaan faskes dan nakes.

“Baru capres Ganjar yang mengkampanyekan program unggulan bidang kesehatan yang langsung menyentuh kepada akar masalah,” tuturnya.

Sebagai salah satu bagian otonomi di Indonesia, desa tidak bisa dipinggirkan dan pembangunan di seluruh bidang di desa juga harus didorong. Terutama yang berkaitan dengan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan infrastruktur.

“Pemerataan faskes dan nakes di level desa merupakan suatu program yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, mengingat sumber masalah ada di situ,” tutupnya.

Apalagi permasalahan pemerataan faskes dan nakes sampai saat ini masih menjadi permasalahan utama dalam penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat terutama di wilayah Indonesia Timur, terutama ketersedian faskes dan nakes.

Data juga menunjukkan bahwa masyarakat wilayah Indonesia Timur, seperti Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara belum menikmati adanya faskes dan nakes yang cukup.

“Program ini sangat baik untuk diimplementasikan, sehingga nantinya kejadian-kejadian luar biasa seperti malaria, campak dan bahkan HIV/AIDS yang masih tinggi dapat ditekan, tak hanya itu, pemerataan juga dapat berfungsi sebagai peringatan awal (early warning) jika mulai terjadi suatu kondisi kejadian luar biasa yang tak jarang terjadi di wilayah Indonesia Timur,” katanya.

Secara umum, pemenuhan SDM Kesehatan saat ini masih menjadi kendala utama dalam pembangunan sektor kesehatan di Indonesia. Saat ini hanya tersedia 0,68 dokter termasuk dokter spesialis per 1.000 populasi Indonesia. Sedangkan menurut standar WHO yaitu 1 per 1.000 populasi. Jumlah ini masih sangat rendah, ditambah lagi dengan kondisi tidak meratanya keberadaan dokter di masing-masing provinsi. ***

 

 

Ikuti juga berita menarik lainnya di saluran WhatsApp Official kabarsulteng.id klik disini