Bawa Aspirasi Penyintas, Korona dan Muslimun Temui Staf Khusus Presiden

Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi NasDem menyambangi kantor Staf Presiden Deputi II Bidang Pembangunan Manusia, dan bertemu Abetnego Tarigan. Foto: istimewa
Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi NasDem menyambangi kantor Staf Presiden Deputi II Bidang Pembangunan Manusia, dan bertemu Abetnego Tarigan. Foto: istimewa

Palu, kabarsulteng.id – Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi NasDem, Mutmainah Korona dan Muslimun menemui Staf Presiden Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Abetnego Tarigan, terkait permasalahan para penyintas yang hingga kini belum terselesaikan.

Mutmainah Korona sebagai perwakilan Fraksi NasDem mengatakan, pertemuan itu untuk mencari solusi penyelesaian problem penyintas dalam pemenuhan hak Hunian Tetap (Huntap), KK gendong dan pembangunan sekolah.

Baca juga: https://www.kabarsulteng.id/2023/05/27/temui-staf-khusus-presiden-anleg-kota-palu-bahas-rehab-rekon-paska-bencana/

“Banyak yang belum tuntas di wilayah paska bencana alam, termasuk fasilitas pendidikan yang sangat memprihatinkan di beberapa titik yaitu di antaranya Balaroa, Petobo, Talise dan Panau Tawaeli,” sebut Mutmainah Korona, Minggu 28 Mei 2023.

Mutmainah Korona menambahkan, keterlambatan pembangunan Huntap di Kota Palu disebabkan beberapa faktor, diantaranya persoalan lahan, vendor pembangunan huntap, dan tenaga kerja lapangan.

Baca juga: Anleg DPRD Palu Ini Desak Pemkot Cari Solusi untuk 4 Penyintas di Mamboro Barat

“Selain itu juga terdapat suplay barang dan problem tehnis lainnya yang menghambat lambannya ketersediaan huntap bagi penyintas,” bebernya.

Sambung Mutmainah Korona, permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya ialah terkait fasilitas pendidikan di wilayah likuifaksi dan tsunami yang masih sangat memprihatinkan.

Baca juga: DPRD Kota Palu Usulkan Raperda Pendidikan Kebencanaan Masuk Kurikulum

Termasuk penyelesaian kejelasan pembangunan sekolah SD Inpres Perumnas Balaroa yang belum memiliki izin membangun kembali.

“Belum lagi problem KK Gendong, pendataan penyintas sebagai penerima PKH, BPJS pemerintah dan problem livelihood penyintas,” ungkap Mutmainah Korona

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *