Anleg DPRD Palu Ini Desak Pemkot Cari Solusi untuk 4 Penyintas di Mamboro Barat

Salah satu penyintas yang ada di Huntara Mamboro Barat. Foto: istimewa
Salah satu penyintas yang ada di Huntara Mamboro Barat. Foto: istimewa

Palu, kabarsulteng.id – Anggota Komisi A DPRD Kota Palu Mutmainah Korona atau sering disapa Ka Neng mendesak pemerintah harus segera memberi solusi alternatif bagi empat orang penyintas KK gendong di Mamboro Barat yang belum mendapatkan hak Huntap

“Malam ini, saya mendengarkan suara hati dari seorang ibu penyintas korban tsunami peristiwa 28 September 2018 yang sampai saat ini masih belum mendapatkan kejelasan tentang hak tinggal mereka disalah satu huntap di Kota Palu,” ujar Mutmainah Korona, Selasa 16 Mei 2023.

Baca juga: PPKM Turun Level 2, Pemkot Palu Diminta Segera Keluarkan Kebijakan Pelonggaran Sosial

Neng Korona menjelaskan, saat berkunjung ke huntara yang sudah kusut itu, dirinya bertemu dengan salah seorang KK penyintas yang belum keluar namanya sebagai penerima huntap.

Dia mewakili suara dari beberapa KK gendong yang masih terkatung-katung hidupnya tinggal di huntara terminal Mamboro tanpa kejelasan.

Baca juga: Mutmainah Minta Wali Kota Palu Pertimbangkan Kebijakan Blokir KTP Warga 

“Mereka khawatir suatu saat mereka harus di usir dari huntara, mereka akan tinggal dimana nantinya. Oleh karena itu, saya menekankan kepada pemerintah Kota Palu khususnya BPBD Kota Palu untuk segera mencari solusi alternatif bagi mereka agar mendapatkan hak huntap mereka,” tegasnya

“Saya yakin pasti ada jalan terbaik buat mereka untuk pemenuhan hak dasar mereka yang seharusnya dipenuhi oleh negara. Mohon segera carikan solusi bagi mereka,” sambung Mutmainah Korona.

Baca juga: Diduga Lakukan Pencemaran Nama Baik, Anggota DPRD Kota Palu Dilaporkan ke Polisi

Mutmainah Korona membeberkan, ketika berdiskusi dengan konsultan PUPR beberapa waktu yang lalu, bahwa hak penyintas KK gendong akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk segera di carikan solusi kebijakan baru, sebagai bentuk kehadiran negara bagi warganya.