Nasional, kabarsulteng.id – Intensitas perdebatan perbedaan pendapat terkait Calon Presiden jelang Pemilu 2024 sudah mulai ramai dan meningkat di media sosial.
Hal ini berdasarkan patroli siber yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri di berbagai platform media sosial.
Baca juga: Jelang Pemilu Serentak 2024, Polri Lakukan Patroli Siber
“Memang kita dari patroli siber sudah mengidentifikasi ada peningkatan daripada ya artinya komen-komen yang pro dan kontra,” ujar Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol Reinhard Hutagaol, dikutip dari PMJ News, Sabtu, 28 Januari 2023.
Meski begitu, kata Reinhard, perdebatan perbedaan pendapat Calon Presiden jelang Pemilu 2024 di Medsos pihaknya tidak bisa bertindak lebih jauh seperti pemblokiran konten provokatif karena bukan ranah kewenangan.
Baca juga: Bawaslu Palu Ajak Masyarakat Awasi Pemilu di 2024
Namun, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Jadi kita tidak bekerja sendiri, kita akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terutama Kominfo yang memang punya otoritas untuk memblokir konten,” ucapnya.
Reinhard mengungkapkan, Polri juga sedang mencari cara untuk melakukan pencegahan terjadinya politik identitas.
Baca juga: Dugaan Rentetan Kejahatan dan Jejaring Elit Politik di Balik PT GNI
Sebab pihaknya perlu berhati-hati karena apabila langsung bertindak dapat dituduh perihal kebebasan berpendapat.
“Kita tetap harus berhati-hati dalam masalah ini, kalau kita terlalu straight juga kita akan dituduh mengekang kebebasan berpendapat. Jadi kita cari yang alternatif juga dalam hal ini,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, jelang Pemilu Serentak 2024 mendatang, Polri melakukan patroli siber secara terstruktur dan masif untuk mengantisipasi maraknya informasi atau berita hoax.
Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Adi Vivid Agustiadi mengatakan pihaknya saat ini tengah menyusun strategi sebagai upaya menjaga konstelasi dan stabilitas geopolitik dalam tahapan Pemilu.***