DPR RI Sebut PT GNI Banyak Lakukan Pelanggaran

DPR RI Sebut PT GNI Banyak Lakukan Pelanggaran
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru meninjau langsung lokasi Kebakaran Smelter II, PT GNI, di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. (Foto: DPR RI/Runi)

KABAR SULTENG, – Komisi VII DPR RI sebut sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di perusahan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) belum maksimal masih banyak melakukan pelanggaran.

Masalah tersebut ditemukan Komisi VII DPR RI saat meninjau langsung PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, pada Rabu, 4 Januari 2023, usai peristiwa kebakaran yang terjadi pada hari Kamis (22/12/2022) di pengelolaan dan pemurnian smelter nikel milik PT GNI yang meyebabkan dua pegawainya meninggal dunia.

Bacaan Lainnya

Baca juga: JATAM Sulteng Minta Pemerintah Audit Sistem Manajemen K3 PT GNI

Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru  menyampaikan, insiden tersebut menjadi perhatian khusus dikarenakan perusahaan GNI merupakan perusahaan di bawah naungan Kementrian Perindustrian yang menjadi mitra Komisi VII.

Untuk itu Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru, menekankan pihak perusahaan agar lebih memperhatikan keselamatan para pekerja. Pasalnya setelah meninjau langsung ke lokasi ternyata K3 di perusahan GNI dinilai belum maksimal, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh perusahan.

“Saya tekankan perusahan GNI agar lebih memperhatikan K3, karena saya nilai disini, perusahaan masih banyak melakukan pelanggaran, perlu adanya perbaikan agar peristiwa tidak terjadi lagi,” ujar Nasyirul dikutip dari laman DPR RI.

Nasyirul mengatakan, sudah seharusnya seluruh manajemen PT GNI bersinergi memecahkan persoalan yang ada didalam perusahaan.

“Jika tidak ada sinergitas tidak akan ada jalan keluar. Nyawa satu orang tidak sebanding dengan nilai investasi,” ujarnya.

Olehnya, Nasyirul meminta PT GNI harus serius memperhatikan para pekerjanya serta  kapasitas alat-alat produksi. Menurutnya, jangan sampai peralatan yang digunakan yang ada di lokasi adalah alat yang kalibrasinya belum jelas sedangkan nilai investasi yang digaung-gaungkan lebih dari Rp27 triliun.

“Jangan sampai alat yang dipakai adalah alat-alat bekas yang tidak memenuhi standar untuk sebuah smelter, harus ada kalibrasi berkala untuk semua peralatan,  jika kalibrasi dilakukan tiap tahun tentunya akan menekan resiko terjadinya kecelakaan kerja. Nilai investasi yang triliunan namun kenyataanya peralatan yang digunakan tidak sebanding,” tegas Politisi Partai PDI-P itu.***

Pos terkait