INIPALU, – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad) menggelar dialog kebangsaan dengan tema “Peran Mahasiswa Dalam Mendukung Kawasan Pangan Nusantara (KPN) dan Food Estate Di Sulawesi Tengah (Sulteng)”.
Kegiatan membahas Food Estate (KPN) dilaksanakan BEM Fakultas Hukum Untad bekerjasama dengan DPRD Provinsi Sulteng dan Pemerintah Provinsi Sulteng, bertempat di Ruang Vicon Fakultas Hukum Untad, Kamis 15 September 2022.
Kegiatan tersebut bertujuan memberikan edukasi agar mahasiswa dapat melakukan diskusi langsung dengan narasumber terkait program Food Estate (KPN) dalam bentuk Kerjasama antara Pemerintah Daerah Sulteng dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur.
Dekan Fakultas Hukum Untad, Dr. H. Sulbadana, dalam sambutannya memberikan pujian kegiatan BEM FH Untad.
“Sudah begini seharusnya Mahasiswa Fakultas Hukum memiliki sifat futuristik, memiliki pandangan jauh kedepan,” ucap Dr. H. Sulbadana.
Dr. Rahmat Bakri selaku Akademisi Hukum Administrasi Negara, menyampaikan masih banyak kesenjangan antara Pulau Jawa dan Sulawesi soal kesehatan dan pendidikan dan sebagainya.
“Semoga perjanjian kerjasama nantinya dapat menguntungkan masyarakat Sulteng,” ujar Dr. Rahmat Bakri yang juga Wadek Dekan 3 Fakultas Hukum Untad.
Demikian, Tenaga Ahli Gubernur Sulteng, M. Ridha Saleh, menjelaskan bahwa program Food Estate telah dilakukan Penetapan Desa Talaga sebagai areal KPN di Sulawesi Tengah melalui Keputusan Gubernur Sulteng Nomor 504/117.1/DBMPR-G.ST/2022 yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tengah H.Rusdy Mastura, di Palu tanggal 28 Maret 2022.
“Saya mewakili Bapak Gubernur Sulteng, berharap kepada teman-teman mahasiswa untuk berpartisipasi dan mendukung kebijakan tersebut,” harapnya.
Sementara itu, Ari Uzama mewakili Mahasiswa Untad, mengajak teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Untad untuk mengawal dan mendukung kebijakan pemerintah dalam mensukseskan program KPN yang jatuh di Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala.
“Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah ketika itu baik, mahasiswa akan berada bersama pemerintah tetapi kalau tidak pro terhadap rakyat maka mahasiswa harus turun dengan catatan harus mengkaji kebijakan itu terlebih dahulu,” ujarnya.***
