Pemda Sulteng Apresiasi Apkasindo Perjuangan Kawal Harga TBS

Foto: Ketua Umum DPP Apkasindo Perjuangan Alpian Arahman saat memberikan pataka kepada Ketua DPW Apkasindo Perjuangan Sulteng, (KS)

PALU – Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah (Sulteng), yakni Dinas Perkebunan dan Peternakan (Distanak) Sulteng mengapresiasi kinerja Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Perjuangan yang selama ini selalu mengawal penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) di Sulteng.

Hal tersebut diungkapkan oleh Simpra Tajang selaku Kepala Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Distanak Sulteng saat membuka Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Best Western, Rabu (24/8/22).

FGD yang diinisiasi oleh Apkasindo Perjuangan bersumber dari dana Kementerian Keuangan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Selain pelaksanaan FGD, Apkasindo Perjuangan juga melantik beberapa pengurus DPW Apkasindo Sulteng, disusul DPD Apkasindo Se- Sulteng periode 2022-2027.

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Apkasindo Perjuangan, Alpian Arahman. Sementara Ketua DPW Apkasindo Sulteng yang dilantik ialah Danuri.

Baca juga: Kedutaan Besar Inggris Gandeng RJR Kenalkan Rumah Sehat Rakyat di Sulteng

Dalam sambutannya, Simpra mengatakan bahwa Apkasindo Perjuangan merupakan mitra daerah dalam rangka pengembangan produktivitas kelapa sawit di Sulteng.

“Saya sangat bersyukur dengan keberadaan Apkasindo Perjuangan karena terus mengawal harga TBS di Sulteng yang dulunya anjlok sekarang mulai kembali stabil,” ungkapnya.

Menurutnya pelaksanaan FGD diharapkan bisa memberikan solusi terbaik demi kesejahteraan petani Kelapa Sawit di Sulteng.

Sementara, Ketua Dewan Pembina Apkasindo Perjuangan Sulteng, Moh Hidayat Lamakarate, mengatakan bahwa hingga saat ini permasalahan utama petani sawit ialah menyangkut soal harga. Sehingga ia meminta kepada Pemerintah untuk selalu memperhatikan kesejahteraan petani sawit.

“Kita pernah menyentuh di angka sejahtera sebelum Presiden menyetop ekspor CPO. Namun dampak dari keputusan tersebut justru perusahaan sawit tidak bisa menampung CPO sehingga harga anjlok,” ungkapnya.

Untuk itu Apkasindo Perjuangan harus hadir dan mengawal penetapan harga TBS yang tidak merugikan petani kelapa sawit.

Ketua Umum DPP Apkasindo Perjuangan, Alpian Arahman, mengatakan bahwa fokus Apkasindo Perjuangan saat ini untuk mendorong Pemerintah dalam percepatan PSR, Sarpras, pengembangan SDM untuk memperbaiki tata kelola sawit Indonesia lebih baik.

“Untuk itu FGD ini sangat diperlukan sekali demi mewujudkan kesejahteraan petani Kelapa Sawit kita di Nusantara,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini petani kelapa sawit Indonesia tumbuh di angka 42%, sementara kelapa sawit milik perusahaan di angka 58%. Hal inilah yang menjadi patokan bahwa petani kelapa sawit saat ini sangat banyak.

“Dari 16 juta hektar sawit di Indonesia, 7 hektarnya itu milik petani artinya petani kita juga memiliki andil besar dalam ekspor CPO, tentunya kesejahteraan juga harus dibuat adil dengan menetapkan harga TBS tinggi,” ucapnya. (KS)

Ikuti juga kami di Instagram: Kabar Sulteng