KABAR SULTENG, PALU – Ketua Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Sulawesi Tengah periode 2021-2024, Nadir Badjamal menegaskan Presiden Joko Widodo wajib menyelesaikan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru hingga selesai.
Menurut Nadir, penyelesaian pemindahan ibu kota negara yang baru itu kendati harus menunda pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) yang sudah terjadwal pada Februari 2024 mendatang . Sebab, Jokowi memiliki kewajiban moral serta sosial yang tinggi dalam penyelesaian IKN.
“kita minta Presiden Jokowi harus menyelesaikan pemindahan IKN secara tuntas sampai selesai, kendati hal demikian harus menunda pelaksanaan pemilu dua atau tiga tahun setelah 2024 agar semuanya benar-benar clear,” kata Nadir Badjamal kepada wartawan usai dilantik sebagai Ketua BPD HIPMI Suteng periode 2021/2024 di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis Malam.
Nadir menjelaskan, setidaknya ada tiga point penting yang menjadi pertimbangan agar pemindahan IKN harus benar-benar diselesaikan Presiden Jokowi hingga tuntas, selain dari kewajiban moral serta sosial.
Ia menguraikan yang pertama, adalah situasi ekonomi yang masih recovery akibat pandemi covid yang telah melanda sejak beberapa tahun lalu. Sehingga momentum perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan ini, tidak boleh berhenti atau membeku ditengah jalan.
“jangan sampai terjadi Freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi yang sudah berjalan,” tekannya.
Kemudian, lanjut Nadir, yang kedua adalah komitmen Indonesia untuk menuju Negara maju masih sangat membutuhkan fondasi ekonomi politik yang stabil, seperti yang saat ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Pihaknya menilai, perkembangan terakhir kondisi politik global, antara Rusia-Ukraina akan sangat berpengaruh terhadap peta politik serta perekonomian dalam negeri.
Sementara alasan yang ketiga, adalah pemilu yang membutuhkan biaya besar yang ditaksir mencapai Rp180-190 triliun, sehingga nantinya hal itu akan sangat berpengaruh pada situasi ekonomi yang dalam masa recovery.
“untuk memajukan dan mendorong pemerataan perekonomian Nasional yang membutuhkan waktu, perlu saya kira perpanjangan 2 atau 3 tahun untuk penuntasan pemindahan Ibu Kota Baru ini, karena memang juga berdasarkan survey mayoritas puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo,” pungkasnya.(*)
