Perkebunan Sawit : Yang Utama Bukan Investasi dan Akumulasi Profit, Tapi Pengelolaan Oleh Rakyat Untuk Kesejahteraan Sosial

KABARBUOL.COM-Beberapa Catatan Penting Dalam Diskusi Webinar Menangangkat Tema ” Perkebunan Sawit dalam perspektif Pembangunan Berkelanjutan”, Yang di adakan alumni Fakultas Pertanian Universitas Tadulako beberapa waktu lalu.

Diskusi ini menghadirkan beberapa pakar/peneliti dan ilmuwan di bidangnya. Prosesnya berjalan dinamis dan interaktif.

Dalam paparanya Bupati Buol menjelaskan cara pandang berbeda dengan beberapa ilmuwan dan peneliti yang melihat sisi positif semata, namun mengesampingkan dampak destruktif perkebunan sawit.

“Saya punya kesimpulan yang berbeda dari narasumber sebelumnya. Dimana secara faktual, Perkebunan Sawit di Kabupaten Buol, justru melahirkkan sisi destruktif secara sosial dan ekonomi” ujarnya.

“Secara ekonomi, dengan mekanisme pengelolaan berbasis akumulasi profit yang ekspansif, rakyat khususnya petani justru hanya menjadi pihak yang di marjinalkan. Entah itu soal transparansi biaya produksi, pemeliharaan, bunga hutang, dan hak atas penentuan Harga TBS. Alhasil petani hanya bisa pasrah dengan minimnya hasil produksi. Berbeda jika rakyat di berikan hak untuk menentukan, memelihara, merencanakan, mengetahui biaya produksi. Serta memasarkan. Sehingga, logika profit oriented harus di geser menjadi berbasis kesejahteraan sosial” ucap Amirudin Rauf

Problem kedua adalah soal sengketa Agraria. Salah satu dampak turunan dari perkebunan skala besar besar khususnya Sawit adalah konfik Agraria yang berkepanjangan.

“Di Kabupaten Buol, dari sejak berdirinya sampai hari ini, konflik Agraria tak kunjung usai antara Perkebunan dan masyarakat Buol yang tergabung dalam Forum Tani Buol (FTB) yang memperjuangkan lahan di areal PT. HIP Seluas kurang lebih 4.471 ha. perjuangan petani bahkan sudah sampai di Komnas Ham, namun sampai hari ini tak urung selesai” ujarnya.

“perjuangan saya beberapa tahun kemarin, dalam memperjuangkan tanah kurang lebih 10 ribu hektar, yang hendak di ekspansi oleh PT. HIP dalam bentuk HGU, walawpun pada akhirnya perjuangan saya harus kalah. karena melawan kekuatan modal besar (korporasi)” Ujar Bupati Buol dua periode ini.

Untuk di ketahui, sengketa Agraria ini memang integral dengan hadirnya perkebunan sawit. Semisal terdapat areal tanam sawit di luar HGU kurang lebih 5. 091 ha, dan dalam kawasan hutan 5.190 ha.

Problem Ketiga, adalah turunan dari sengketa agraria, berbuntut pada dampak ekologis. Ekspansi dan monopoli lahan dalam jumlah besar, dengan logika akumulasi profit, justru akan mengesampingkan dampak ekologis.

“Lihat saja, Wilayah Lingkar perkebunan sawit selalu menjadi langganan Bencana banjir setiap tahun. Daya dukung lingkungan, serta deforestasi masif memyebabkan dampak ekologi yang merusak dan berdampak multi efek baik ekonomi, sosial dan juga kesehatan.

“Padahal Kab. Buol masuk dalam rencana tata ruang kawasan kritis lingkungan berdasarkan kajian Tim Kementrian ATR. Buol wilayah yang tidak bisa lagi untuk di perluas wilayah perkebunan sawitnya, sebab rawan bencana” Ujarnya

Konflik Tenaga Kerja sebagai konflik inheren dalam sistem kapitalisme juga tak luput dari perkebunan sawit. Baik ancaman di rumahkan sewaktu-waktu, PHK sepihak, upah murah, serta resiko kesehatan dan Kecelakaan kerja yang sering terjadi.

“Dengan Luasan lahan produksi PT. HIP kurang lebih 13 ribu hektar, namun tidak linear dengan minimnya penyerapan tenaga kerja. Padahal jika dalam 1 hektar petani menanam komiditi semisal Jagung, dalam 3 bulan dapat memproduksi minimal 5 Ton atau 5 juta setiap bulanya. Bandingkan dengan UMP dan UMK yang hanya berkisar 2 juta lebih/bulanya. Jika di rata2kan 1 ha= 1 tenaga kerja, otomatis dalam luas 13 ribu hektar, ada 13 ribu Tenaga kerja terserap, selisih kurang lebih 9 ribu dibanding logika perkebunan sawit yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian.

Namun, di akhir paparanya, Bupati Buol, sebisa mungkin membangun inovasi agar perkebunan sawit yang sudah ada, dapat lebih mengendepankan aspek ekonomi, sosial, dan berkelanjutan.

“Karena perkebunan sawit sudah terlanjur ada di Kabupaten Buol, maka, kami mengupayakan meminimalisir dampak negartifnya. Seperti misalnya Pemda Buol membangun kerja sama integrasi Sapi dan lahan sawit. Setidaknya ada segi konstruktif yang dapat kita capai demi kemajuan daerah” tutup Amirudin Rauf.(*)

Oleh : Amirudin Rauf